Fokus Angkat Daya Saing dan Daya Jual Produk Lokal di Masa Pandemi

BANDUNG – Pandemi Covid-19 berdampak terhadap segala sendi kehidupan. Tidak hanya perekonomian global, tapi UKM, termasuk para perajin di Jawa Barat pun ikut terpukul Korona.

Untuk itu, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berupaya mendorong pertumbuhan serta meningkatkan daya jual perajin lokal agar bertahan di tengah pandemi dan berkembang di masa pemulihan ekonomi.

PENGAMAN MODIS: Para peserta Workshop Pembuatan Face Shield di Gedung Dekranasda Jabar, Jalan Ir H Juanda No 19 Kota Bandung, yang digelar dengan protokol kesehatan yang ketat.

Ketua Dekranasda Provinsi Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya fokus meningkatkan daya saing dan daya jual produk para perajin di Jabar dengan mendorong inovasi, digitalisasi, dan kreativitas produk.

”Yang paling penting di masa pandemi Covid-19 adalah melakukan kreativitas dan inovasi terkait dengan produk-produk yang saat ini dibutuhkan dan bisa diterima oleh masyarakat,” ucap Atalia, Kamis (17/12/2020).

”Kreativitas ini bisa mengantarkan perajin bertahan dan menjadi solusi di tengah masyarakat, termasuk saat pandemi,” tambahnya.

Di masa pandemi, kegiatan rutin Dekranasda Jabar mulai dari seminar, workshop, fashion show, pameran, hingga talk show pun disesuaikan menjadi web seminar (webinar) maupun workshop pembuatan face shield hingga agenda lain yang digelar dengan protokol kesehatan Covid-19.

Pada 24 Juni 2020, Dekranasda Jabar bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar menggelar ”Workshop Pembuatan Face Shield” di Gedung Dekranasda Jabar, Jalan Ir H Juanda No. 19 Kota Bandung, yang digelar dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pelatihan tersebut, lanjut Atalia, dipilih karena face shield merupakan salah satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat di tengah pandemi untuk mencegah penyebaran atau penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

”Selain masker sebagai suatu kebutuhan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru, face shield juga masih banyak digunakan warga yang ingin meningkatkan proteksi terhadap penularan Covid-19,” ujar Atalia.

Selain di Kota Bandung, Workshop Pembuatan Face Shield juga dilakukan di Kota Cimahi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung. Meski hanya berlangsung di empat daerah, tetapi pelatihan itu juga menjaring peserta asal Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung Barat.

Atalia pun berharap pelatihan tersebut bisa memberikan motivasi kepada para pengrajin di Jabar untuk terus berkarya dan produktif di tengah pandemi Covid-19. ”Karena inovasi itu bisa muncul atau kita lakukan dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan,” tutur Atalia.

”Jadi untuk perajin Jabar di mana pun berada, tetap semangat menghasilkan karya-karya terbaik disesuaikan dengan kebutuhan di masa itu, termasuk kali ini di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.

Selain menggelar pelatihan, Dekranasda Jabar juga mendorong daya saing kreasi lokal lewat pameran virtual ”Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ)” kerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar pada 11-15 Agustus 2020 yang diikuti 60 pengrajin pilihan se-Jabar.

”Pameran produk terpilih ini sekaligus mendukung peningkatan ekspor ekonomi kreatif Jabar. Apalagi Jabar memiliki banyak potensi kreatif, mulai dari alam hingga kriya, yang bisa menyokong pemulihan ekonomi pascapandemi,” urai Atalia.

Adapun secara tahunan, ekonomi Jabar pada triwulan III-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu minus 4,08 persen. Namun, terhadap triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Jabar triwulan III-2020 meningkat sebesar 3,37 persen (q-to-q).

”Sejak awal pandemi pun, kami terus mendorong pengrajin untuk berkreasi, berinovasi, agar bertahan dan bisa merasakan optimisme perekonomian pascapandemi Covid-19,” ucap Atalia.

Dekranasda Jabar pun getol mengingatkan pengrajin binaan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pelatihan e-commerce. Atalia berujar, perajin akan semakin tangguh jika bisa melakukan pemasaran secara online.

”Apalagi karena pandemi, banyak masyarakat yang semakin melek teknologi karena semua dilakukan dari rumah, dulu offline sekarang serba online, termasuk belanja,” jelasnya.

Sementara medio November hingga awal Desember 2020, Dekranasda Jabar menggelar ”Workshop Fotografi Produk” di 14 daerah yakni Kabupaten Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi, Garut, Bogor, Ciamis, Cirebon, Tasikmalaya, Subang, serta Kota Cimahi, Bogor, Tasikmalaya, Banjar, dan Cirebon.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menyajikan foto produk yang menarik sehingga bisa meningkatkan daya saing dan daya jual di marketplace maupun media sosial.

”Materi dalam workshop tersebut antara lain teori dasar fotografi, praktik teknik fotografi produk, hingga media digital promotion,” ucap Atalia.

Di Kabupaten Subang, Workshop Fotografi Produk diberikan kepada warga Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, di Balai Desa Patimban pada 7 November 2020. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pengembangan warga sekitar terkait pembangunan Pelabuhan Patimban –yang diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar dan tercanggih di Indonesia.

Dalam agenda teranyar, Dekranasda Jabar juga mendorong daya saing dan daya jual produk lokal dengan menggelar Lomba Produksi Face Shield dengan total hadiah Rp 10 juta. Penjurian dilakukan pada 10 Desember 2020 dengan menghadirkan akademisi di bidang terkait.

Lewat kegiatan-kegiatan Dekranasda Jabar di masa pandemi maupun sebelum pandemi Covid-19, Atalia berharap para perajin se-Jabar mampu berkreasi secara inovatif. Sehingga bisa bersaing dan optimistis menatap perekonomian pasca pandemi.

”Kunci sukses usaha adalah rasa percaya diri, memperluas jaringan pasar, kreatif, inovatif, terbuka untuk informasi, berpikir positif, telaten, dan sabar. Mari bersama-sama memajukan usaha anak bangsa,” tuturnya.

”Tetap produktif, tetap semangat di masa pandemi, mari buktikan bahwa kita punya kemampuan untuk terus melanjutkan peradaban walau terkendala karena pandemi,” tutup sosok “Pejuang Perempuan di Masa Pandemi COVID-19” versi KNPI Jabar ini. (adv/rie)

ATR/BPN Pastikan Percepatan Sertipikasi Tanah dan Berantas Mafia Tanah

SUMUT – Keseriusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan dibuktikan dengan kesuksesan dalam memberantas sengketa dan konflik pertanahan akibat mafia tanah. Kali ini, terungkap kasus sindikat mafia tanah yang terdapat di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara (Sumut).

Pemberantasan mafia tanah ini tak lepas dari kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri yang bersinergi dalam memberantas mafia tanah.

”Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Polda, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah BPN Sumut dan juga dukungan Bapak Gubernur dalam mengungkap kasus mafia tanah di Sumatra Utara ini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melalui video conference saat memberikan keterangan terkait penyerahan tersangka dan barang bukti kasus mafia tanah di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejatisu), Kamis (17/12/2020).

Sofyan A.Djalil mengatakan, Presiden sangat peduli atas hak-hak rakyat dan permasalahan mafia tanah ini.

Presiden sangat peduli dan mengamanatkan kepada kami untuk menyertipikatkan seluruh tanah di Indonesia. ”Hari ini banyak tanah yang belum terdaftar. Sehingga banyak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti mafia tanah ini dan saat ini kami mampu menyertipikatkan 10 juta bidang tanah pertahun dan diharapkan itu mampu memperkecil ruang lingkup oknum tidak bertanggung jawab,” urainya.

Jabar-NTB Jalin Kerja Sama di Sejumlah Sektor

KOTA MATARAM – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjalin kerja sama di sejumlah sektor. Mulai dari ekonomi kreatif, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengahan (UMKM), perdagangan, sampai pendidikan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Gedung Graha Bakti Praja, Kota Mataram, Kamis (17/12/2020). Perhelatan ini juga didukung oleh bank bjb.

Tujuan dari kerja sama tersebut yakni mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan bersama itu dilakukan dalam jangka waktu 2020-2023.

”Jadi hubungan Jabar dan NTB itu sangat erat, dan momentum MotoGP 2021 yang akan diselenggarakan di Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah itu bukan hanya kebanggaan NTB saja, tapi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, maka hukumnya wajib semua yang mencintai kesuksesan itu mendukung provinsi NTB,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika masuk daftar cadangan dalam draf kalender MotoGP 2021 yang dirilis pihak penyelenggara MotoGP, Dorna Sports.

Kang Emil menuturkan, pihaknya akan turut mengembangkan ekonomi kreatif (ekraf) di NTB. Nantinya, produk perajin Jabar dan NTB bakal dipasarkan saat MotoGP Mandalika berlangsung dan menjadi daya tarik wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

”Hasil pembicaraan kami yaitu mengirimkan orang-orang kreatif asal Kota Bandung yang memang sudah sangat terkenal, dan orang-orang kreatif Jabar untuk mendukung teknis acara dari sisi produk-produk yang akan dipasarkan dalam acara MotoGP yang akan berlangsung,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, dirinya mendapatkan banyak masukan dari Kang Emil untuk meningkatkan sektor ekraf dan UMKM di NTB menjelang MotoGP Mandalika.

”Oleh karena itu, UMKM kita ini tidak ingin nanti cuma jadi penonton, kita ingin produk kerajinan yang kreatif perlu dipelajari. Untuk mempelajari seperti teknologi seni dan desain, untuk hal tersebut itu bukan sebentar. Oleh karena itu, kita mengambil cara tercepat dengan meminta tolong Gubernur Jabar untuk melatih UMKM dan anak-anak muda NTB,” kata pria yang akrab disapa Bang Zul itu.

”Sehingga mampu membuat cenderamata oleh-oleh yang membuat kualitasnya bagus dan harganya terjangkau dan laku untuk menyemarakkan MotoGP 2021,” tambahnya.

Bang Zul berharap kerja sama dan kolaborasi antara Jabar-NTB dapat menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Apalagi di Jabar ternyata sudah ada komite (Kreasi Jabar) sendiri untuk masalah kreativitas, sehingga kerja samanya dan ruangnya pun terbuka pada banyak hal yang lain termasuk perdagangan, ekonomi di sektor pariwisata,” ucapnya. (rls)

Pemekaran Daerah Harga Mati, Emil Desak Pemerintah Pusat Berikan Kebijakan Adil

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil akan memperjuangkan agar pemekaran daerah bisa dikabulkan oleh pemerintah pusat. Bahkan, orang nomor satu di Jabar ini pun mendesak pusat untuk memberikan keadilan politik.

Keinginan untuk pemekaran daerah sudah sejak lama diharapkan oleh Emil sapaan akrabnya ini. Hal itu muncul saat kampanye Pilkada Jabar 2018 lalu, salah satu janjinya yakni melakukan pemekaran daerah. Hal ini dilakukan demi pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih optimal.

“Satu Kabupaten Bogor setara dengan Sumatera Barat yang 27 kota dan kabupaten. Jadi bisa dibayangkan Bu Ade Yasin (Bupati Bogor) mengurusi Sumatera Barat sendirian. Nah, ini menyebabkan apa? Pelayanan publik terhambat,” kata Emil, kemarin (15/12).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar per 2019, Jabar sendiri memiliki luas wilayah lebih dari 35 ribu kilometer persegi dengan 27 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa.

Menurut pria berkacamata ini, idealnya Jawa Barat memiliki 40 kabupaten/kota untuk menaungi penduduknya yang berjumlah hampir 50 juta orang.

“Jabar itu penduduknya terlalu banyak, hampir 50 juta, idealnya itu 1 juta untuk satu daerah. Makanya Jawa Timur penduduknya 40 juta tapi daerahnya ada 38, kita penduduknya 50 juta tapi daerahnya 27 wilayah,” kata Emil.

“Kalau Papua boleh dimekarkan, masa Jabar yang sudah siap tidak bisa. Maka kami mohon keadilan politiknya,” tegas Emil lagi.

Emil menjelaskan jumlah dana alokasi umum dari pemerintah pusat tak menjadikan jumlah penduduk sebagai acuan kucuran dana alokasi umum, namun melandaskan kepada jumlah kabupaten/kota di suatu provinsi.

“Selama proses politik ini berlangsung, saya sudah meminta kepada pemerintah pusat agar anggaran dana alokasi umum dan dana transfer ke Jawa Barat itu bisa diadilkan melalui proporsi jumlah penduduk,” tutur Emil.

Dia membandingkan antara dana desa Jawa Tengah yang lebih banyak Rp 2 triliun dibandingkan Jawa Barat. Hal itu dikarenakan jumlah desa di Jawa Tengah lebih banyak yakni mencapai 8.000 desa, sementara di Jabar hanya 5.300 desa. Meskipun dari segi penduduk, Jabar memiliki jumlah penduduk lebih banyak.

“Inilah perjuangan politik juga selama dua-tiga tahun ke depan yang terus kami perjuangkan, agar pembangunan Jawa Barat bisa meningkat melalui inovasi,” kata Emil.

Emil segera mengirimkan keputusan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keinginan memekarkan daerah tidak terlepas dari beban administrasi pemerintah daerah yang terlalu banyak.

Rencananya, hari ini (kemarin) akan menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Kemendagri karena kebijakannya moratorium ada di pemerintah pusat.

Sementara, Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PDIP Abdy Yuhana mengatakan, Pemprov Jabar telah menerima tiga daerah yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru (DOB).

Menurut Abdy, tiga daerah yang akan segera diusulkan oleh pihaknya ke pemerintah pusat adalah Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Bogor Barat, dan Kabupaten Garut Selatan.

“Saya kira tiga ini yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada DPRD Provinsi dan dalam waktu dekat Insya Allah DPRD Jawa Barat akan memberikan persetujuan dan diusulkan kepada pemerintah pusat,” ungkapnya belum lama ini.

Abdy menjelaskan, pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) ini adalah hal yang positif bagi pemerataan pelayanan dan pembangunan di Jawa Barat.

Kata Abdy, jika daerah di Jawa Barat bertambah maka diharapkan bantuan pemerintah pusat ke Jawa Barat akan lebih tinggi karena banyaknya jumlah kabupaten/kota.

Selain itu, masyarakat yang saat ini kesulitasn mencapai pusat pemerintahan pun akan menjadi lebih mudah aksesnya jika ada pemekaran wilayah karena pusat pemerintahan akan menjadi lebih dekat.

“Tentunya kalau kita lihat di Jawa Barat, kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan di mana antara pusat pemerintahan dengan paling ujung itu bisa berjam-jam. Kemudian di Garut ada 42 kecamatan yang itu juga sama, jadi mendekatkan pemerintah dengan masyarakat ini terlalu jauh,” pungkasnya. (mg1/drx)

scroll to top