Pemekaran Daerah Harga Mati, Emil Desak Pemerintah Pusat Berikan Kebijakan Adil

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil akan memperjuangkan agar pemekaran daerah bisa dikabulkan oleh pemerintah pusat. Bahkan, orang nomor satu di Jabar ini pun mendesak pusat untuk memberikan keadilan politik.

Keinginan untuk pemekaran daerah sudah sejak lama diharapkan oleh Emil sapaan akrabnya ini. Hal itu muncul saat kampanye Pilkada Jabar 2018 lalu, salah satu janjinya yakni melakukan pemekaran daerah. Hal ini dilakukan demi pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih optimal.

“Satu Kabupaten Bogor setara dengan Sumatera Barat yang 27 kota dan kabupaten. Jadi bisa dibayangkan Bu Ade Yasin (Bupati Bogor) mengurusi Sumatera Barat sendirian. Nah, ini menyebabkan apa? Pelayanan publik terhambat,” kata Emil, kemarin (15/12).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar per 2019, Jabar sendiri memiliki luas wilayah lebih dari 35 ribu kilometer persegi dengan 27 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa.

Menurut pria berkacamata ini, idealnya Jawa Barat memiliki 40 kabupaten/kota untuk menaungi penduduknya yang berjumlah hampir 50 juta orang.

“Jabar itu penduduknya terlalu banyak, hampir 50 juta, idealnya itu 1 juta untuk satu daerah. Makanya Jawa Timur penduduknya 40 juta tapi daerahnya ada 38, kita penduduknya 50 juta tapi daerahnya 27 wilayah,” kata Emil.

“Kalau Papua boleh dimekarkan, masa Jabar yang sudah siap tidak bisa. Maka kami mohon keadilan politiknya,” tegas Emil lagi.

Emil menjelaskan jumlah dana alokasi umum dari pemerintah pusat tak menjadikan jumlah penduduk sebagai acuan kucuran dana alokasi umum, namun melandaskan kepada jumlah kabupaten/kota di suatu provinsi.

“Selama proses politik ini berlangsung, saya sudah meminta kepada pemerintah pusat agar anggaran dana alokasi umum dan dana transfer ke Jawa Barat itu bisa diadilkan melalui proporsi jumlah penduduk,” tutur Emil.

Dia membandingkan antara dana desa Jawa Tengah yang lebih banyak Rp 2 triliun dibandingkan Jawa Barat. Hal itu dikarenakan jumlah desa di Jawa Tengah lebih banyak yakni mencapai 8.000 desa, sementara di Jabar hanya 5.300 desa. Meskipun dari segi penduduk, Jabar memiliki jumlah penduduk lebih banyak.

“Inilah perjuangan politik juga selama dua-tiga tahun ke depan yang terus kami perjuangkan, agar pembangunan Jawa Barat bisa meningkat melalui inovasi,” kata Emil.

Emil segera mengirimkan keputusan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keinginan memekarkan daerah tidak terlepas dari beban administrasi pemerintah daerah yang terlalu banyak.

Rencananya, hari ini (kemarin) akan menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Kemendagri karena kebijakannya moratorium ada di pemerintah pusat.

Sementara, Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PDIP Abdy Yuhana mengatakan, Pemprov Jabar telah menerima tiga daerah yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru (DOB).

Menurut Abdy, tiga daerah yang akan segera diusulkan oleh pihaknya ke pemerintah pusat adalah Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Bogor Barat, dan Kabupaten Garut Selatan.

“Saya kira tiga ini yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada DPRD Provinsi dan dalam waktu dekat Insya Allah DPRD Jawa Barat akan memberikan persetujuan dan diusulkan kepada pemerintah pusat,” ungkapnya belum lama ini.

Abdy menjelaskan, pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) ini adalah hal yang positif bagi pemerataan pelayanan dan pembangunan di Jawa Barat.

Kata Abdy, jika daerah di Jawa Barat bertambah maka diharapkan bantuan pemerintah pusat ke Jawa Barat akan lebih tinggi karena banyaknya jumlah kabupaten/kota.

Selain itu, masyarakat yang saat ini kesulitasn mencapai pusat pemerintahan pun akan menjadi lebih mudah aksesnya jika ada pemekaran wilayah karena pusat pemerintahan akan menjadi lebih dekat.

“Tentunya kalau kita lihat di Jawa Barat, kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan di mana antara pusat pemerintahan dengan paling ujung itu bisa berjam-jam. Kemudian di Garut ada 42 kecamatan yang itu juga sama, jadi mendekatkan pemerintah dengan masyarakat ini terlalu jauh,” pungkasnya. (mg1/drx)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top