Perda RTRW Kabupaten Subang Belum Jelas, DPMPTSP Jamin Tak Hambat Investasi

SUBANG-Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki ke­padatan penduduk yang tinggi dan laju urbanisasi yang tinggi pula.

Pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan meningkatnya jumlah pe­rumahan dan permukiman, jika tidak dikawal oleh mana­jemen pemanfaatan ruang akan tercipta suatu wilayah perumahan dan permuki­man yang tidak teratur.

Di sisi lain, beberapa unit aktivitas industri justru berdiri di lahan perta­nian pangan lan­jutan, izin-izin pendirian pabrik diberikan begitu saja, terlebih Kabupaten Subang menjadi salah satu wilayah proyek strategis nasional.

Bahkan, Pelabuhan Pa­timban direncanakan akan segera melakukan soft launching. Tersiar kabar akan dilaksanakan pada Bulan November, namun belakangan soft launching akan mundur pada bulan Desember 2020 mendatang. Dengan akan mulai berop­erasinya Terminal kendaraan di Pelabuhan Patimban, lalu bagaimana dengan kesiapan Subang untuk menyambut­nya.

Melihat itu, beber­apa pihak mempertanya­kan terkait kelanjutan dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab hingga saat ini, tak kunjung ada kabar beritanya soal proses Perda tersebut.

Anggota DPRD Kabupaten Subang Fraksi Gerin­dra Mas­roni menyampaikan, da­lam beberapa pertemuan dengan dinas terkait soal penataan ruang mengh­adapi akan dilaunching di pelabuhan Patimban, saat ini banyak pihak tengah menunggu keberlanjutan dari Perda RTRW. “Kalau soal kesiapan, tentu kesia­pan itu dituangkan dalam Perda RTRW, meskipun se­cara teknis telah ada Perda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang telah masuk. Meskipun RTRW nya belum rampung,” kata Masroni.

Dia menyampaikan, Perda RTRW Kabupaten Subang terbaru masih berada diting­kat Provinsi, karena ada syarat yang masih belum terpenuhi. Meskipun secara logikanya, RDTR merupakan turunan dari RTRW. “Kita sudah pu­nya, untuk RDTR wilayah Pu­sakanagara 5.000 hektar lebih yang diinisia­si oleh Ke­menterian ATR/BPN. Satu sisi RDTR sudah rampung tapi sisi lain RTRW nya belum selesai, tapi payung hukum RDTR itu ke Perpres Proyek Strategis Nasional,” bebernya.

Ia menambahkan, Pelabuhan Patim­ban bisa dibilang awalnya bukan merupakan proyek strat­egis nasional, karena pada saat itu lokasi pem­bangunannya direncana­kan akan dilaksanakan di Cilamaya Karawang.

“Setelah ditentukan di Patimban, lalu juga akh­irnya di Pemda dan DPRD saat itu mulai memper­siapkannya. Daerah hanya melakukan ploting terkait zona penyangga, itu yang kita atur,” jelas Masroni.

Perda RTRW sendiri juga diakuinya, memang ada banyak masukan, tamba­han maupun revisi. Ter­masuk diantaranya soal pe­rubahan zona penyangga Pelabuhan Patimban yang kala itu disiapkan lahan seluas 11 hektare yang ter­diri dari 4 Kecamatan yakni Pusakajaya sebagian, Pu­sakanagara, Pamanukan sebagian dan Legonkulon sebagian. “Tapi di RDTR untuk slot dan ploting itu hanya di Puskanagara kurang lebih 5.000 hek­tare, bahkan kalau usulan Provinsi itu sekitar 14.000 hektar,” tuturnya.

Untuk itu, terkait kesiapan Subang menjadi zona industri saat ini secara umum telah siap. Hanya tinggal menunggu Perda RDTR dan Perda RTRW untuk disahkan.

Perda RTRW Tunggu Penyesuaian Pusat.

Sementara itu, Bupati Subang H.Ruhimat men­egaskan jika Perda RTRW saat ini masih terus men­jadi bahasan prioritas, justrul dirinya mengaku sedang menunggu keputu­san dari pusat agar adanya kecocokan. “Akhir tahun ini ditargetkan selesai, kita tinggal tunggu kecocokan dengan pusat, mau tidak mau kita harus mengikuti penyesuaian-penyesuaian, sedang kami usulkan ke provinsi,” ungkapnya pada Pasundan Ekspres Senin (19/10).

Dia berharap agar pem­bahasan terkait Perda RTRW ini segera ram­pung, mengingat gejolak industrialisasi di Subang juga mulai bermunculan, seiring dengan hampir rampungnya pemban­gunan pelabuhan Pa­timban. “Ya kami juga tidak mau kalau harus mengorbankan sawah produktif, makanya kita sedang tunggu penye­suaian-penyesuaian dari provinsi,” tambahnya.

Pada kesempatan yang lain, Ketua Asosiasi Pe­merintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sub­ang H Lili Rusnali mem­pertanyakan kelanjutan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab menurutnya, saat ini per­encanaan untuk pemban­gunan di Subang menjadi bias.

Saat ini, ada bebera­pa Kecamatan yang direncanakan akan men­jadi zona industri dan berada di wilayah ten­gah Kabupaten Subang serta membentang dari timur yakni Kecamatan Cibogo dan Cipunagara hingga ke wilayah barat yakni Kecamatan Cipe­undeuy. “Namun disisi lain, daerah Pantura yang notabene saat ini telah dibangun Pelabuhan Pa­timban masih tak jelas daerah mana saja yang akan menjadi zona indus­tri,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Perijinan DPMPTSP Subang Jamaludin menga­takan meski belum ada kejelasan Perda RTRW, na­mun calon investor masih bisa berinvestasi sesuai dengan Perda RTRW yang lama. “Jadi jangan kha­watir, saya pastikan masih bisa berinvestasi den­gan menggunakan perda RTRW yang lama, kata Jamaludin.

Disinggung soal pener­apan Perda RTRW baru di awal tahun 2021, dia memastikan hal itu akan dibahas tuntas pada awal Januari 2021. “Sekaligus akan ada pembahasan isu-isu apa saja yang akan di­masukan dalam perubahan RTRW oleh pihak BP4D,” ungkapnya.

Dia menambahkan saat ini sudah banyak calon investor yang tertarik ber­investasi di Kabupaten Subang. Hal itu berdasar­kan data permohonan per­izinan di tahun 2020, yakni sebanyak 6.806 pemohon dari berbagai jenis periz­inan.(ygi/idr/ygo/sep)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top