Pungli di Tengah Bansos

DAPAT PENGAWALAN: Penyaluran bansos yang digulirkan Pemprov Jabar saat diterima oleh warga yang berhak di tengah wabah virus korona. (ILUSTRASI)

BANDUNG – Aksi sunat atau pungutan liar (pungli) dalam proses penyaluran bantuan sosial (bansos) masih terjadi di tengah wabah virus korona.

Tak sedikit pemangku kebijakan dari tatanan desa hingga rukun warga (RW) memanfaatkan momentum untuk meraup keuntungan.

Padahal, adanya bansos tersebut sebagai upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Seperti warga yang menjadi korban PHK ataupun usaha tidak berjalan. Sehingga, adanya bantuan tersebut sebagai upaya pemulihan roda perekonomi di tingkat bawah.

Khoerunnisa,48, warga asal Rancaekek, Kabupaten Bandung ini menjadi salah satu orang yang menjadi korban dari pemotongan bansos tersebut.

Dirinya menilai ada kejanggalan terhadap penyaluran bansos dari Gubernur Jawa Barat ini. Sebab, setelah menerima bantuan diminta uang seikhlasnya.

Menurutnya, hak tersebut tak selayaknya ada disaat masa pandemi seperti ini. Sebab, baginya meskipun tidak tahu aturannya, namun dirinya mempertanyakan untuk apa pungutan itu.

“Ya udah dua kali (bansos tahap I-II) ini dimintai. Meskipun tidak langsung sama RW-nya. Tapi utusannya yang ke rumah. Katanya sih untuk bantuan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan,” kata Nisa kepada Jabar Ekspres, Rabu (14/10).

“Tidak besar sih, hanya Rp 20.000. Kan seiklasnya. Tapi tidak tahu juga apakah betul untuk masyarakat yang tidak terdata atau tidak,” imbuhnya.

Terpisah, ES (tidak mau disebutkan namanya), warga asal Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang mengeluhkan hal yang sama. Sebab, dirinya pun dimintai iuran dari bantuan sosial itu.

“Ya kang dimintai. Ada apa emang? Katanya itu buat bentuk buruh (upah) karena telah dibantu didaftarkan untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah,” katanya.

“Tidak apa-apa kang. Kalau daftar sendiri kan susah. Pegang handphone ajah tidak bisa. Apalagi daftar sendiri. Jadi tidak apa-apa daripada tidak mendapatkan bantuan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan kasus pemotongan tersebut harus diklarifikasi terlebih dahulu.

Sehingga, ucap dia, potongan tersebut itu dari bantuan sosial provinsi, kabupaten/kota atau pusat. Sebab, informasi yang paling banyak dipotong itu justru bansos BLT Desa.

“Jadi dana desa yang diubah menjadi BLT Rp 600 ribu per/KK, nah itu kemudian dipotong oleh aparat desa sendiri, ya mungkin bisa juga termasuk RW. Kalau itu banyak laporannya dan sudah masuk kaus pidana,” ucap Yunandar.

Nah kalau bantuan provinsi, sambung dia, itu diberikannya langsung, tidak lewat RW. Jika memang betul ada, itu penyimpangan kasuistik. Sehingga, memang RW-nya harus ditindak.

“Mungkin mereka merasa yang mendaftarkan lewat aplikasi pikobar. Padahal bukan begitu maksudnya. Itu kan bagian dari sistem yang ada di mana tugas RW mendaftarkan warganya yang layak menerima,” sambungnya.

Dirinya mengaku, pemotongan seperti ini sifatnya memang sulit diketahui. Sebab, ini bukan dipotong di tengah jalan, melainkan setelah menerima lalu memberikan.

“Ya menurut saya harusnya dilaporkan saja,” tegasnya

Politisi PDI-P itu menyampaikan, temuan tersebut harus jadi perhatian semua. Kalau perlu bentuknya semacam media sosial untuk mengumumkan hal-hal seperti itu.

“Jadi nanti ketahuan pelanggaran itu terjadi di RW mana, kelurahan mana. Tapi pada intinya secara sistem ketika sampai penerima bansos itu harus utuh tidak ada potongan lagi. Karena tidak ada biaya pengiriman itu di luar Rp 500 ribu itu,” terangnya.

Jabar Ekspres berupaya meminta penjelasan secara rinci soal teknis dan penyaluran bansos kepada Kadinsos Jabar, Dodo Suhendar. Namun, tengah melakukan pemantau di lapangan, tepatnya di Garut Selatan.  “Besok aja ya kang, saya lagi di lapangan, Garut Selatan,” kata Dodo melalui pesan singkat. (mg1/drx)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top