Masa Aksi Mulai Merusak, Polisi Amankan Sembilan Mahasiswa

MENOLAK CIPTAKER: Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). Mereka dalam aksinya menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk membuat Perppu pengganti untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI/FOC )

BANDUNG – Sejumlah mahasiswa diamankan pihak Polrestabes Bandung saat demonstrasi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago mengatakan, Polrestabes Bandung telah mengamankan sembilan orang paska aksi demo yang berakhir ricuh di DPRD Jabar, Selasa (6/10) lalu.

“Jadi sembilan orang yang diamankan tersebut berstatus sebagai mahasiswa,” kata Kombes Erdi di Mapolrestabes Bandung, Rabu (7/10).

Mengenai sembilan orang mahasiswa yang diamankan berasal dari kampus mana, Kombes Erdi tidak menyebut secara rinci asal perguruan tinggi para mahasiswa tersebut.

“Kini, sembilan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik untuk didalami sejauh mana keterlibatannya. Polisi belum mengungkap dari kelompok mana sembilan orang itu berasal,” jelasnya.

Ia pun menyampaikan tengah melakukan penyelidikan terkait satu unit mobil polisi yang dirusak, akibat aksi massa yang berujung kerusuhan tersebut.

“Ini sedang kami dalami dan selidiki, mobil sudah kami tarik dan perbaiki,” ujarnya.

Menurut Erdi, aksi perusakan itu diduga disebabkan oleh kekecewaan massa karena aspirasinya tidak tersalurkan. Sehingga ada beberapa orang yang merusak fasilitas umum dan sebagainya.

Berdasarkan pantauan penulis di DPRD Jabar, terlihat Mobil Covid Hunter menjadi sasaran amukan masa aksi penolakkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Segi tiga Jalan Diponegoro dekat DPRD Jabar, Selasa (6/10) petang.

Dalam video yang beredar, terlihat sekumpulan masa aksi yang memakai baju warna hitam sedang merusak Mobil Covid Hunter dengan plat no 311-28 tersebut.

Akibat amukan masa itu, bagian depan mobil rusak parah, hampir semua kaca mobil pecah dan pintu mobil sebelah kiri rusak sehingga tidak bisa ditutup.

Menurut sopir yang merupakan anggota polisi menjelaskan kronologis mobil tersebut bisa diamuk masa aksi.

Awalnya, Mobil Covid Hunter hanya digunakan untuk memantau dan patroli pergerakan masa aksi. Namun, saat ingin kembali ke Gedung DPRD Jabar mobil itu melintasi Jalan Diponegoro tempat masa aksi berkumpul, tiba-tiba masa aksi langsung mengerumuni mobil dan merusaknya.

“Mobil ini hanya untuk berpatroli dan pindah-pindah tempat. Saat ingin kesini (DPRD Jabar) gerbang utama kan ditutup sedangkan kalau mau lewat belakang harus lewat situ,” kata penegak hukum tersebut.

Beruntung, saat amukan terjadi sang sopir berhasil menyelamatkan diri dan tidak mengalami cedera. Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian.

Setelah barikade kepolisian berhasil memukul mundur para masa aksi ke arah Gedung Sate dan Jalan Trunojoyo dan kondisi Gedung DPRD aman, para pegawai DPRD Jabar langsung membersihkan area sekitar.

Ketika susah sepi, Petugas kebersihan, security dan pegawai DPRD Jabar langsung membersihkan lingkungan di Gedung DPRD Jabar meski aksi unjuk rasa belum sepenuhnya berakhir.

Salah satu petugas kebersihan mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan supaya lingkungan DPRD Jabar tetap bersih.

“Memang harus gini, jadi biar kelihatan bersih,” kata AE, sebut saja Arman.

Terlihat, para petugas pembersihkan benda-benda yang digunakan masa aksi seperti batu, kayu, beton, ban, asbes seng, bekas gas air mata, botol bom molotov dan lain sebagainya.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Muradi menilai partai yang menolak dan pro terhadap pengesahan Omnibus Law tak akan berdampak signifikan atau pengaruhi pada suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

“Ya lihat konteks nya. Menurut saya sih Pilkada lebih ke personal, lebih ke individu. Efeknya ada. Namun tidak signifikan. Sebab, Pilkada lebih kepada figur,” ucap Prof Muradi saat dihubungi di Bandung, Rabu (7/10).

Menurutnya, pro-kontra tentang pengesahan tersebut tidak seperti Pemilihan Umum Presiden Indonesia (Pilpres) atau pun Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang bakal berdampak signifikan pada partai tersebut.

“Memang Pilkada menjadi satu rangkaian dari partai tersebut. Namun, hanya sebagai pengusung dan pendukung. Biasanya yang bekerja lebih efektif ya tim dari Calkada itu sendiri,” imbuhnya.

Sementara partai yang menolak, kata dia, seperti Demokrat dan PKS, secara teoritik kedua partai tersebut tidak akan mendapat apresiasi langsung dari publik. Meskipun, ucap dia, sudah menolak dan terlihat pro-masyarakat.

“Dia akan dilihat konsistensinya juga. Katakanlah jika targetnya pilkada maka dia akan dilihat apakah bisa memanfaatkan momentum itu atau tidak untuk pemenangannya,” kata dia.

“Kalau engga, ya otomatis. Karena secara teoritik harus dikapitalisasi. Nah bentuknya misalnya mengatakan bahwa kami ini pro rakyat.

Dirinya pun memprediksi politik kedelannya akan semakin bergejolak. Jika, kata dia, pemasalah tersebut tidak segera diantisipasi oleh pihak pemerintah.

“Kalau saya melihatnya kan momentum, yang kemudian harus diantisipasi unruk tidak berkembang terlalu jauh. Apalagi mahasiswa sudah turun, buruh sudah turun dan elit politik pun sudah turun. Tinggal menunggu saling menunggani ajah,” katanya.

Tak hanya itu, ia pun menyampaikan tinggal menunggu hasil 30 hari saja. Sebab, setelah di ketok palu kemarin oleh DPR RI, harus ada persetujuan berupa paraf dari kepala negara dari Kemenkuham.

“Jadi kalau presiden memutuskan tetap melanjutkan atau membuat perpu. Kalau ketika lanjut tinggal kembali mewacanakan antara baik dan buruk. Kan banyak berita yang hoaks. Bahwa UU Cipta kerjanya begini. Tapi ternyata apa yang disampaikan tidak seperti yang diberikatakn hoaks itu,” terangnya.

Kata dia, Kalau misalnya nafasnya panjang (terus-terusan melakukan penolakan, red) menolak UU tersebut maka akan berpengaruh terhadap pilkada dan mempengaruhi peta politik di Pilpres 2024 mendatang.

Perwakilan akademisi yang terdiri dari perwakilan guru besar dari 67 perguruan tinggi menyatakan sikap penolakan terhadap UU yang sudah disahkan oleh DPR RI pada Senin (5/10) kemarin.

“Pak Presiden, Bapak Menteri, para anggota DPR yang terhormat, serta semua tim yang terlibat dalam pembentukan undang-undang cipta kerja, ini adalah keberatan yang disampaikan oleh kami, para rakyat Indonesia, terutama dari kaum akademisi yang berasal dari berbagai Universitas,” ungkap Guru Besar Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti dalam telekonferensi pers dilansir dari JawaPos.com, Rabu (7/10).

Dia juga menyinggung tentang waktu pengesahan UU Cipta Kerja yang dilaksanakan pada tengah malam. Menurut dia, pekerjaan politik yang dilakukan pada waktu tengah malam seringkali berdekatan dengan penyimpangan.

Meskipun DPR terlihat seperti bekerja keras dalam pembahasan RUU Ciptaker kemarin, sayangnya, hal itu menjungkirbalikkan perspektif publik terhadap gambaran kinerja DPR dan pemerintah terhadap pembentukan peraturan atau pembentukan UU.

“Biasanya DPR dan pemerintah lamban dalam membuat undang-undang. Bahkan undang-undang yang jelas-jelas dibutuhkan oleh rakyat malah ditunda pembahasannya,” tutur dia.

Selain itu, dia juga mempersoalkan apa urgensi mengesahkan UU Ciptaker di tengah pandemi. Padahal, banyak kajian ilmiah yang mengkritik kehadiran UU Ciptaker, tapi pembuat UU tidak bergeming.

“Apakah memang tidak ingin mendengar suara kami, suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini? Untuk siapa sebetulnya UU Ciptaker ini jika rakyat tidak didengarkan? Padahal UU itu adalah cara rakyat untuk menentukan bagaimana cara negara diatur dan bagaimana cara negara diselenggarakan,” imbuhnya. (bbs/tur)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top