Penularan Tinggi, Lima Daerah Jabar Masuk Zona Merah

GENCARKAN TES: Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat mengecek rapid dan swab test untuk memastikan jumlah pasien positif korona belum lama ini. (HUMAS PEMPROV JABAR)

BANDUNG – Sebanyak lima daerah terdiri dari Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon masuk kategori zona merah (risiko penularan tinggi) pada pekan ini.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan hal itu berdasarkan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar pada 14 – 20 September. Tercatat, ada tiga daerah yang masuk ke dalam zona merah. Tiga daerah itu yakni Kabupaten Karawang, Kota Cirebon dan Kota Bekasi.

Artinya ada daerah yang turun ke kategori sedang, seperti Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi. Kemudian ada empat daerah yang masuk ke kategori penularan tinggi seperti Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Cirebon, sedangkan Kota Cirebon tetap di zona merah.

“Minggu ini terjadi perubahan status zona merah, daerahnya adalah Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon,” ujar Ridwan Kamil dalam telekonferensi pers dari Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (28/9).

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, angka reproduksi Covid-19 di Jabar berada di angka 1,04. Angka penularan tersebut, dinilainya masih relatif terkendali. “Angkanya masih relatif terkendali,” katanya.

Sementara, kata Emil, sebanyak tujuh daerah di Jabar yakni Kota Bandung, Cimahi, Sukabumi, Banjar, Bekasi, Bogor, dan Kota Cirebon telah mencapai target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam melakukan pengetesan Covid-19 terhadap populasinya melalui uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

“Saya apresiasi tujuh daerah yang pengetesan PCR-nya sudah melewati batas 1 persen standar WHO,” ucap Emil.

Berdasarkan data yang dihimpun Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar per tanggal 24 September 2020, Kota Bandung telah melakukan tes PCR terhadap 64.243 spesimen atau 2,56 persen dari populasi, Kota Cimahi terhadap 11.956 spesimen (1,95 persen), Kota Sukabumi terhadap 3.962 spesimen (1,21 persen), Kota Banjar terhadap 2.194 spesimen (1,20 persen), Kota Bekasi terhadap 33.067 spesimen (1,10 persen), Kota Bogor terhadap 12.099 spesimen (1,09 persen), dan Kota Cirebon terhadap 3.399 spesimen (1,06 persen).

Sementara secara keseluruhan berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar), tes PCR di Jabar per 28 September pukul 14:30 WIB mencapai 383.335 atau kurang lebih 0,75 persen dari populasi.

ntuk itu, Emil menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong agar seluruh daerah di Jabar bisa melakukan jumlah pengetesan PCR sesuai standar WHO, termasuk dengan menambah kembali kit PCR agar tes bisa berjalan optimal.

“Kami sedang melakukan upaya agar 20 kabupaten/kota lainnya yang belum memenuhi target 1 persen jumlah penduduk untuk meningkatkan kapasitas tes,” kata Emil.

Terkait antisipasi klaster COVID-19 di pesantren, ia mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan para pengurus pondok pesantren. Untuk kasus penularan di salah satu pesantren di Kabupaten Kuningan, Emil berujar, telah dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di desa atau pesantren tersebut.

“Sekarang di Jabar ada klaster pesantren di Kuningan. Terkait pesantren, kami temukan (penularan) karena adanya (orang) keluar masuk. (Pesantren) yang sifatnya bermukim itu menurut laporan Pak Wagub (Uu Ruzhanul Ulum) lebih terkendali,” kata Emil.

Dalam kesempatan tersebut, Emil juga menyebutkan keterisian rumah sakit sudah lampu kuning. Sebab, sampai sekarang keterisian secara umum ruang isolasi, ruang IGD dan lainnya mencapai angka 56 persen.

“Jadi standar WHO itu kan 60 persen. Nah, kita sudah secara umuk mendekati. Sehingga ini menjadi perhatian kita di minggu ini,” ucap Emil.

Orang nomor satu di Jabar ini menjelaskan, saat ini Pemprov Jabar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti rencana hotel yang akan di jadikan tempat isolasi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG).

“Dalam rangka mengisolasi OTG, sedang dikordinasikan oleh pak sekda. Ada 16 hotel di Bandung Raya, dan 3 hotel sementara di Bodebek yang akan dipergunakan untuk isolasi,” katanya.

Iapun menyampaikan, mulai digunakannya hotel sebagai tempat isolasi merupakan keputusan pusat. Sebab, yang membayar biaya penyewaan hotel tersebut pemerintah pusat.

“Karena yang bayarnya pemerintah pusat. Sehingga koordinasinya tidak bisa kami putuskan langsung oleh Gugus Tugas Jabar,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar mengatakan pihaknya tengah mendata hotel yang direkomendasikan sebagai tempat isolasi mandiri.

“Jadi begini, kemarin Pak Gubernur, Pak Sekda, gugus tugas dan Kementerian telepon, pemerintah pusat sedang mencari tempat isolasi di luar dari rumah sakit yang penuh,” katanya.

Kendati demikian, dirinya mengaku langsung mendata sejumlah hotel yang berada di wilayah Bogor, Karawang dan Bekasi. Menurutnya, pertemuan juga sudah digelar dengan sejumlah hotel di kawasan Bandung Raya. “Kita sedang mendata hotel yang bersedia digunakan untuk isolasi pasien Covid-19,” kata Herman. (mg1/drx)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top