Wagub Minta Warga DKI Jangan Dulu ke Jabar

BERIKAN KETERANGAN: Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum saat menyampaikan soal kenaikan kasus korona di Jabar akibat mobilitas tinggi. (ERWIN/JABAR EKSPRES)

BANDUNG – Lonjakan kasus positif Covid-19 di Jawa Barat (Jabar) kembali memecahkan rekor setelah klaster Secapa AD yang dalam satu hari meningkat sampai 924 kasus. Senin (21/9) kemarin tercatat jumlah penambahan tembus di angka 680 kasus.

Jumlah itu tertera dalam lama Pusat Informasi dan Koordinasi Jabar (Pikobar) hingga pukul 17.30 WIB. Sehari sebelumnya penambahan kasus di Jabar menyentuh angka 427 pada kasus pada Minggu (20/9) kemarin.

Jumlah penambahan itu juga sesuai dengan data pemerintah pusat yang menyebut penambahan di Jabar mencapai 680 kasus kedua setelah DKI Jakarta sebagai penyumbang rekor penambahan kasus di Indonesia.

Dari data yang tertera, penambahan 421 orang menjalani isolasi per hari ini. Sedangkan jumlah yang sembuh hari ini sebanyak 257 orang. Sementara yang meninggal bertambah dua orang.

Wakil Gubernur Jabar  Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan, penambahan kasus Covid-19 di Jabar lantaran mobilitas orang sangat tinggi.

“Daerah yang ada peningkatan kasus itu karena mobilitas masyarakatnya tinggi. Makanya kemarin pak Gubernur seolah menguatkan, agar masyarakat Jakarta untuk tidak ke Jabar dulu‎,” kata Uu di Mapolda Jabar, Senin (21/9).

DKI Jakarta sendiri menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena penambahan kasus positif. Di sisi lain, banyak warga di perbatasan Jabar, bekerja di Jakarta. Seperti warga Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi serta Kota Depok.

Menurut Uu, soal pemberlakuan PSBB di Jakarta dan imbasnya ke Jabar, akan ditangani setiap kepala daerah yang tinggal dekat dengan DKI Jakarta. “Ini sudah diberikan ke kepada daerah masing-masing untuk menindaklanjutinya seperti apa. Sejak awal kepala daerah oleh gubernur diberi kewenangan untuk memberi keputusan bermanfaat karena kepala daerah yang tahu daerahnya,” ucap dia.

Di sisi lain, meski ia meminta warga Jakarta untuk tidak datang ke Jabar, ia tidak bisa serta merta melakukan pelarangan.

“Kami tidak bisa melarang ya karena ini NKRI, kemana pun kita boleh. Cuma harus ada saling pengertian, kami hanya mengimbau, bukan berarti kalau ke sini lalu diberi sanksi atau dikembalikan lagi,” ucapnya.

Sementara, Pemerintah Provinsi Jabar juga menyiapkan fasilitas penyediaan hotel untuk memberikan ruang bagi dokter, tenaga kesehatan, maupun tempat isolasi mandiri masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar, Dedi Taufik menambahkan, pihaknya sudah membuka komunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar.

“Selain karena pertimbangan sisi kemanusiaan, kebijakan ini juga menjadi peluang baru agar kinerja perusahaan bisa bertahan di tengah pandemi,” kata Dedi.

Meski ada kesiapan, kata dia, namun untuk realisasinya, membutuhkan persiapan yang matang. Sebab, ada banyak hal yang harus dipenuhi seperti persiapan penerapan standar protokol kesehatan khusus untuk perawatan.

Dedi mengaku belum bisa mengungkapkan jumlah pasti berapa hotel di Jawa Barat yang terlibat dalam program ini. Hanya saja, ada beberapa hotel sudah mengajukan penawaran kepada dinas kesehatan setempat salah satunya di Kota Bogor.

“Targetnya hotel yang berpartisipasi ini bisa merata di semua daerah. Tapi mungkin untuk saat ini fokus di zona merah. Mudah-mudahan persiapan, koordinasi dengan pengusaha hotel termasuk dinas terkait dan kementerian bisa berjalan cepat dan baik,” katanya.

Di Jawa Barat sendiri, lanjut dia, terdapat hotel yang sempat dijadikan tempat menginap bagi para tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19, yakni Grand Preanger Hotel di Kota Bandung yang dikelola BUMD PT Jaswita.

Sejumlah hotel pun sempat disiapkan jika dibutuhkan lebih banyak tempat perawatan pasien Covid-19. Saat ini jumlah tempat tidur di ruang isolasi di rumah sakit rujukan Covid-19 se-Jabar sendiri mencapai 4.094. Total yang melayani pasien Covid-19 di Jabar ada 322 rumah sakit. Sedangkan keterisiannya baru 44,33% pada pekan lalu.

Di Kota Depok sendiri keterisian ruang isolasi di rumah sakit mencapai 73,08%, Kota Bekasi 67,60%, dan Kabupaten Bekasi 55,60%. Di Kabupaten Bogor keterisian ruang isolasi di rumah sakitnya mencapai 52,21%, di Kota Bogor 49,83%, sedangkan di Kota Bandung sebagai Ibukota Jabar terisi 31,52%.

Di Jabar pun terdapat sekitar 998 tempat tidur di pusat isolasi nonrumah sakit kabupaten/kota. Kemudian ada sekitar 190 tempat tidur di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jabar. Kapasitas BPSDM Jabar sendiri dapat mencapai 600 tempat tidur.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar mengatakan pihaknya tengah mendata hotel yang direkomendasikan sebagai tempat isolasi mandiri.

“Jadi begini, kemarin Gubernur, Pak Sekda, gugus tugas dan Kementerian telepon, pemerintah pusat sedang mencari tempat isolasi di luar dari rumah sakit yang penuh,” katanya.

Kendati demikian, dirinya mengaku langsung mendata sejumlah hotel yang berada di wilayah Bogor, Karawang dan Bekasi. Menurutnya, pertemuan juga sudah digelar dengan sejumlah hotel di kawasan Bandung Raya. “Kita sedang mendata hotel yang bersedia digunakan untuk isolasi pasien Covid-19,” kata Herman.

Rencananya, Herman akan menyerahkan laporan hotel-hotel yang direkomendasikan dan bersedia untuk menjadi tempat isolasi mandiri bagi pasien Covid-19.

Herman menyatakan PHRI Jabar menyambut positif upaya pemerintah ini karena bisa menghidupkan lagi sektor hotel yang tingkat huniannya terdampak.

“Ya sekarang kondisi seperti ini, kondisi rendah 10 persen. Kalau okupansi 10 persen mereka bisa mengambil sikap untuk bisa berpartisipasi di sini, jadi kan satu hotel yang dikontrak, bukan beberapa kamar, tapi satu hotel penuh. Hotel tersebut nantinya tak bisa menerima tamu dari yang lain, hanya yang Covid-19 saja,” ujarnya.

Herman mengaku menyiapkan hotel untuk isolasi tidak sederhana karena ada prosedur protokol kesehatan yang harus dipenuhi para pengelola.

“Fasilitasnya nanti tak hanya kamar, tapi juga makan, cuci dan sebagainya. Itu kan harus dilatih juga layanan begitu,” tandasnya. (mg1/drx)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top