Polemik Protokol di Pesantren, Dewan Soroti Soal Butir Dalam Kepgub

GELAR KUNJUNGAN: Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum saat mendatangi Pondok Pesantren Darusalam di Kabupaten Ciamis dalam rangka sosialisasi kepgub soal aturan protokol kesehatan di tengah pandemi.

BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk menghapus butir tiga “Surat Pernyataan Kesanggupan” yang terdapat dalam Keputusan Gubernur No. 443/Kep.231-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren.

“Butir tiga surat tersebut tidak memenuhi aspek hukum sekaligus membuat resah pondok pesantren. Sehingga dari segi hukum, jelas butir tersebut tidak bermakna apa-apa,” tegas Abdul Hadi di Bandung, Selasa (16/6).

Politisi PKS tersebut mengatakan butir tiga yang mengatakan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan Penanganan Covid-19, itu sebenarnya otomatis berlaku.

Artinya, kata dia, siapa-pun yang melanggar ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan, memang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan sanksi yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Karenanya tanpa penyebutan dalam surat pernyataanpun hal tersebut sudah terjadi.

“Karenanya butir tiga tersebut tidak ada fungsinya secara hukum. Justru menimbulkan keresahan karena mempersepsikan warga pesantren tidak taat hukum. Lagian keputusan gubernur tidak dapat memuat sanksi hukum, hanya pedoman semata,” kata Abdul Hadi.

Selain itu, menurut Anggota DPRD yang yang biasa dipanggil Gus Ahad tersebut, juga mempertanyakan, apakah contoh surat tersebut diberlakukan untuk seluruh kegiatan atau hanya pesantren saja.

Apabila, hanya pesantren saja, maka ini bentuk diskriminatif, padahal kegiatan lain seperti perkantoran, perdagangan, mal, tempat wisata, dan lain-lain juga memiliki potensi yang sama soal pelanggaran protokol kesehatan.

“Gubernur harus bersikap adil, tidak boleh hanya pesantren saja yang dikenakan perintah untuk membuat surat pernyataan kesanggupan, melainkan juga kegiatan-kegiatan lainnya,” terang Gus Ahad.

Untuk itu, Gus Ahad merekomendasikan agar Gubernur Jawa Barat menghapus butir surat mengenai kesediaan dikenakan sanksi, serta memberlakukan surat pernyataan kesanggupan untuk seluruh kegiatan tanpa kecuali dalam rangka meningkatkan disiplin warga.

“Hal penting juga, gubernur harus memantau dan mengevaluasi proses penegakan hukum maupun disiplin terhadap protokol kesehatan. Jangan sampai aturan dibuat, namun tidak mampu mendisiplinkan warga karena ketidaktegasan aparat pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, pendapat kiai, pengurus pesantren, dan organisasi masyarakat (ormas) Islam, jadi pertimbangan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dalam mengeluarkan protokol kesehatan di pondok pesantren (ponpes).

Hal tersebut diwujudkan dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) No 443/Kep.326-Hukham/2020 tentang Perubahan atas Kepgub Jabar No 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Lingkungan Pondok Pesantren.

“Semua poin sudah dibacakan dan semua diterima oleh pengurus pondok pesantren. Harapan kami dengan Kepgub ini adalah kemaslahatan,” kata Kang Uu.

Kang Uu mengatakan, meski Kepgub sudah dikeluarkan, Pemda Provinsi Jabar masih menerima masukan dan saran dari kiai, pengurus pesantren, dan ormasi Islam di 27 kabupaten/kota di Jabar. Tujuannya, Kepgub Jabar yang berisi protokol Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sesuai dengan ponpes di seluruh Jabar. (mg1/drx)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top