Lakukan Monitoring dan Evaluasi Selama Kegiatan PPDB, LPMP Ingatkan Harus Sesuai Juknis

BANDUNG – Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jabar yang bertanggung jawab terhadap Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Jabar telah menjalankan monitoring atas berjalannya PPDB online seluruh Indonesia termasuk Jawa Barat.

Widyaiswara Utama LPMP Jawa Barat Dr H Tatang Sunendar mengatakan, langkah yang ditempuh oleh LPMP ialah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada kegiataan PPDB Jawa Barat yang sedang berlangsung saat ini. “Sekarang kita lakukan monitoring sejak 8 Juni 2020 hingga 16 Juni 2020 mendatang, tetapi monitoringnya via daring karena ke kelapangan tidak memungkinkan, setiap dari secara bertahap di lima kabupaten/kota sekaligus sosialisasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2020,” ujar Tatang kepada Jabar Ekspres, Selasa (9/6).

Tatang melanjutkan, LPMP juga telah menggali beberapa informasi bahwa apakah masih ada beberapa wilayah yang belum membuat Juknis terkait dengan pelaksanaan PPDB di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Ia menyebutkan Kabupaten Cianjur dan Kota Tanggerang baru saja menyelesaikan Juknis.

“Ada beberapa kabupaten/kota baru saja menyelesaikan Juknis waktu-waktu mulai pendafataran , baru saja kemaren (8 Juni 2020),” sebutnya.

Tatang mengungkapkan, masih ada kabupaten/kota yang telat menyusunkan Juknis. Menurutnya, hal itu disebabkan perdebatan mengenai pengaturan sanksi bagi oknum yang melanggar saat PPDB berlangsung. Tatang menegaskan setiap penyusunan Juknis harus sesuai dengan amanat Permendikbud 44 Tahun 2020 termasuk advokasi masukan dari Orangtua Peserta Didik.

Tatang mengutarakan, LPMP juga telah mengingatkan kepada panitia penyelenggara untuk komitmen dan sesuai dengan Juknis. Jangan sampai kejadian-kejadian memalukan kembali terulang di PPDB Jabar. Mengantisipasi kecurangan, pihaknya terus mengawas dari sisi pelaksanaan Juknis tersebut.

“Maka di Juknis dari mulai perumusan, implementasi dan pelaporan terus kita kawal, kita tidak ingin pelanggaran yang sama terjadi lagi di PPDB tahun ini, seperti jual beli kursi, siswa titipan, dan pelanggaran zonasi,”pintanya.

Sebagai bentuk ketegasan Juknis itu sendiri, jelas Tatang sudah memuat sanksi bagi pelanggar yakni penggantian kepala sekolah, penggantain pejabat dinas dan sanksi pidana.

Tatang melanjutkan dari sisi keberpihakan, justru Juknis kali ini sudah tidak rigird (kaku) seperti tahun sebelumnya. Ia mencontohkan, Juknis PPDB 2020 lebih fleksibel dimana untuk afirmasi, prestasi dan zonasi jumlah kuota di masing – masing kota dikembalikan kemampuan kota dan kabupaten, semisal jalur afirmasi di Jabar minimal 20 persen meskipun di Permendikbud minimal 15 persen.

“Sebetulnya kalau sekarang sudah kelihatan bahwa sekolah itu akan menerima berapa jumlah siswanya, misalkan SMP N 5 Bandung itu telah menetapkan 320 calon siswa di sekolahnya, nah ini nanti akan dibagi ke jalur zonasi, afirmasi dan prestasi dan perpindahan, sebetulnya sudah kelihatan,” pungkasnya. (mg2/tur)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top