Badai PHK Merajalela

Pemprov Ambil Sikap dengan Program Pelatihan

BANDUNG – Dampak dari pandemi virus korona sangat luar biasa dirasakan oleh warga Jawa Barat (Jabar). Korban pemutusan hubungan kerja (PHK) terus bertambah setiap bulannya selama korona terjadi yang hampir menginjak bulan ke empat ini.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) bergerak cepat untuk memberikan motivasi kepada masyarakat terdampak Covid-19 agar bangkit supaya ekonomi kembali pulih.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Mochammad Ade Afriandi menyatakan, melalui pelatihan refocusing tanggap Covid- 19, sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak korona.

Ade melaporkan, saat ini ada 17.300 pekerja Jabar menjadi korban PHK dan 78.992 pekerja di rumahkan selama pandemi COVID-19. Kemudian, sekitar 5.573 Pekerja Migran Indonesia asal Jabar mengalami repatriasi.

Disnakertrans Jabar pun menyediakan layanan asistensi bagi pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK untuk mendaftar Program Kartu Prakerja di UPTD dan Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Jabar.

“Tapi, kami tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi bagi pendaftar LAUK-PK yang dinyatakan lulus seleksi dari Jabar, termasuk pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan bagi yang lulus,” kata Ade, Minggu (7/6).

“Akibat pandemi COVID-19 ini banyak sekali masyarakat yang mengalami masalah khususnya di sektor ekonomi. Sehingga banyak masyarakat yang kehilangan usaha. Melalui pelatihan refocusing sebagai upaya membangkitkan kembali ekonomi warga,” katanya.

Ade menjelaskan, tujuan dari kegiatan yang berlangsung selama 10 hari ini adalah untuk memberikan keterampilan dasar bagi peserta pelatihan.

“Membantu pencegahan dan penanganan dampak Covid-19, pemberdayaan masyarakat yang terdampak Covid-19, meningkatkan ketahanan ekonomi melalui pemberian insentif berupa uang saku bagi peserta pelatihan,” jelasmya.

Menurutnya, pelatihan ini menjadi model baru karena didalam pelatihan tersebut para peserta bisa berlatih, bekerja dan beramal.

“Para peserta selain mendapat ilmu dan perspektif baru di dalam bidang kuliner juga bisa beramal karena makanan hasil praktek pelatihan mereka akan didistribusikan untuk masyarakat yang membutuhkan utamanya bagi yang terdampak pandemi,” ungkapnya.

Kendati demikian, Ade berharap bahwa pelatihan ini bisa menjadi Re/Up Skilling utamanya bagi mereka yang usaha informal di bidang kulinernya terdampak Pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, Ade juga mendorong para peserta pelatihan untuk menjadikan pelatihan ini sebagai ajang untuk menambah pengetahuan baru, menciptakan kreativitas dan ide baru di bidang kuliner.

Sementara, sebelum penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan kegiatan ekonomi bergerak penuh, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyusun protokol kesehatan di tempat kerja secara komprehensif.

Ade menyebutkan, protokol kesehatan harus disusun dengan rinci, supaya pekerja tetap terlindungi dari potensi sebaran COVID-19 di tempat kerja.

“Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kami sudah menetapkan beberapa kebijakan terkait protokol kesehatan dan protokol pencegahan COVID-19 dalam pelayanan ketenagakerjaan,” kata Ade.

Selama PSBB tingkat provinsi berjalan, Disnakertrans Jabar telah mengeluarkan tiga surat edaran. Pertama, Surat Kadisnakertrans Jabar no. 443/1347/Disnakertrans tentang Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Pelayanan Ketenagakerjaan.

Kemudian, Surat Edaran Kadisnakertrans Jabar no. 560/1471/Disnakertrans tentang Pemantauan Dampak COVID-19 terhadap Keberlangsungan Hidup Pekerja/Buruh dan Perusahaan/Industri di Jabar.

Terakhir, Surat Edaran Kadisnakertrans Jabar no. 443/2100/Disnakertrans tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 Pasca Hari Libur Keagamaan.

“Kebijakan yang sudah diberlakukan akan menjadi acuan untuk menyusun SOP perusahaan/industri/perkantoran saat AKB di Jabar berjalan. Termasuk Surat Edaran Gubernur Jabar  tentang pelaksanaan social distancing di lingkungan perusahaan,” ucap Ade.

Dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya, pimpinan perusahaan dan pimpinan unit kerja serikat pekerja diminta ikut serta mengantisipasi penyebaran COVID-19 di perusahaannya, dengan mengoptimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

Pimpinan perusahaan diwajibkan untuk menyediakan sarana cuci tangan, menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan perusahaan secara rutin, membatasi kontak fisik antara pekerja, menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang, dan mengecek suhu tubuh pekerja.

Ade menyatakan, AKB di sektor ketenagakerjaan akan berjalan efektif apabila semua stakeholder ketenagakerjaan patuh terhadap SOP dan protokol yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Perlu sinergi dan kolaborasi untuk menjalankan protokol kesehatan dan protokol pencegahan dalam pelayanan ketenagakerjaan, terutama dalam penetapan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

“SOP AKB Ketenagakerjaan di Jabar akan dikirimkan ke Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar dan Dinas Kesehatan Jabar untuk dijadikan bagian Protokol AKB di Jabar,” imbuhnya.

Supaya protokol AKB di sektor ketenagakerjaan berjalan optimal, Disnakertrans Jabar akan melaksanakan pengawasan, serta pemeriksaan norma ketenagakerjaan dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten/kota, PHI, Ombudsman RI, bahkan APIP dan APH, dalam pengawasan terhadap perusahaan dan pekerja atas kepatuhan jalankan protokol saat memasuki AKB,” kata Ade. (mg1/drx)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top