Prakerja Tembus 8 Juta

JAKARTA – Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja mencatat sebanyak delapan juta orang mendaftar. Atas kondisi ini, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memprediksi jumlah orang miskin di Indonesia pun akan bertambah akibat pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) karena banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan untuk mencegah penyebaran virus tersebut.

Direktur Komunikasi, Kemitraan dan Pengembangan Ekosistem PMO Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan data hari ini (kemarin, red) sudah delapan juta lebih yang daftar dan lebih dari setengahnya sudah bisa mengikuti gelombang pendaftaran.

Jumlah itu melampaui pendaftaran gelombang pertama yakni ketika program ini diluncurkan pada Sabtu (11/4) hingga Kamis (16/4) jumlah pendaftar mencapai 5,9 juta orang. Dari jumlah itu setelah melalui verifikasi, sebanyak 168.111 orang berhasil lolos menjadi peserta pada gelombang pertama. Namun, Panji tidak membeberkan berapa jumlah pendaftar dan peserta yang lolos pada gelombang kedua yakni pada 20-23 April 2020.

Pemerintah berencana akan membuat pelatihan dalam Kartu Prakerja ini yang berlangsung sebanyak 30 gelombang hingga akhir tahun 2020. Pendaftaran Kartu Prakerja dilakukan secara bertahap. Ia menyebutkan tidak sulit dilakukan karena jutaan pendaftar sudah menyelesaikannya. Meski demikian, beberapa penyebab tidak lolosnya peserta, lanjut Panji, diantaranya karena nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak bisa diverifikasi.

Selain itu, foto diri yang diverifikasi dengan membandingkan foto di kartu tanda penduduk (KTP) juga sulit dibaca sistem. Penyebabnya, lanjut dia, foto yang diunggah kurang sesuai seperti kualitas foto, posisi badan yang tidak menghadap ke depan, hingga adanya penutup kepala, hingga memakai kacamata.

”Namun itu tidak menjadi halangan karena tetap bisa mengunggah kembali, bisa mengubah dan merevisi sehingga bisa masuk gelombang pendaftaran selanjutnya,” katanya.

Sebelum memproses pendaftar masyarakat umum, PMO, kata dia, akan mendahulukan pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan serta UMKM yang terdampak Covid-19 berdasarkan data yang disodorkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Penerima bantuan sosial yang namanya tertera juga tidak akan mendapatkan kuota dalam program tersebut. ”Paling fair adalah randomisasi karena tidak melibatkan diskresi atau subjektifitas dari PMO jadi benar adil dan secara random dan itu secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan, itu semua dilakukan sistem,” katanya.

Sementara Wapres menyatakan banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak warung kecil yang tutup. ”Jadi, jumlah orang miskin pun makin bertambah. Mungkin di sekitar kita juga banyak orang yang terdampak corona ini,” kata Wapres Ma’ruf.

Wapres Ma’ruf selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. ”Akibat COVID-19 yang kita alami, tidak hanya saja mengakibatkan terganggunya kesehatan, tetapi juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi, angka kemiskinan menjadi berlipat, bertambah,” terangnya.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 7-6,5 persen sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 18,34-19,75 juta di akhir 2024.

Sementara itu, Pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban warga miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga dicairkan lebih cepat. ”Pemerintah juga memberikan keringanan pembiayaan listrik dan air bagi masyarakat, serta meluncurkan program Kartu Prakerja di tengah pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Terpisah Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan, BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, I Made Yoga Adiputra mengatakan bahwa implementasi Kartu Pra Kerja sebagai upaya menghadapi dampak ekonomi akibat Covid-19, dinilai bukan stimulus yang tepat untuk karyawan yang di rumahkan atau korban PHK.

”Kartu pra kerja ini bukan stimulus yang tepat untuk karyawan yang di rumahkan atau yang di PHK, karena stimulus ini hanya sebatas memberikan pelatihan gratis kepada mereka untuk mempelajari skill baru agar dapat mencari peluang usaha atau bekerja di sektor lain, dan di rasa kurang efektif implementasinya,” kata Yoga.

Ia menjelaskan ada beberapa masalah yang muncul terkait hal ini, salah satunya karyawan yang di rumahkan atau PHK kebanyakan dari golongan menengah kebawah yang tidak semuanya familiar dengan cara pelatihan melalui platform digital.

Ditambahkan Yoga, masalah lainnya yang muncul yaitu karyawan yang di rumahkan atau PHK membutuhkan waktu sampai benar-benar terlatih dan dapat mempraktikannya, sedangkan tabungan mereka untuk bertahan hidup mungkin hanya cukup dalam hitungan bulanan atau bahkan mingguan.

Ia mengatakan walaupun karyawan yang di rumahkan atau PHK tersebut dapat mempelajari skill baru yang relatif cepat, namun akan tetap kesusahan dalam membuka usaha baru atau melamar pada sektor usaha yang masih aktif saat ini apabila perekonomian makro di Indonesia belum membaik.

”Terkait dengan pemberian biaya pelatihan Rp3,5 juta bagi peserta yang lolos dirasa juga tidak efektif. Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online dengan platform digital yang bekerjasama dengan pemerintah, peserta harus lolos seleksi terlebih dan melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Sedangkan disisi lain, banyak pelatihan serupa namun gratis yang tersedia melalui internet,”jelasnya.

Sebaiknya Kartu Pra Kerja ini dapat diakses secara gratis tanpa perlu pemerintah mengeluarkan biaya, dan materinya juga sudah banyak tersedia di google. ”Jika pemerintah ingin meringankan beban pengusaha, seharusnya pemerintah menggandeng asosiasi-asosiasi pengusaha yang mempunyai infrastruktur di lapangan dan mempunyai data konkret tentang PHK, pengangguran dan tenaga kerja yang dibutuhkan,” jelasnya.

Menurutnya, ketika program kartu prakerja dilanjutkan dengan pola yang sekarang hanya akan terlihat penghamburan uang sebesar Rp5,6 triliun untuk pelatihan tanpa alat ukur efektivitas yang jelas, karena dengan menggandeng platform digital justru akan menyulitkan pemerintah sendiri dalam evaluasi. Hal itu dikarenakan pemerintah tidak mempunyai alat ukur presisi, berjalan baik atau tidak program ini di lapangan.

Di sisi lain, pihaknya meminta pemerintah agar anggaran puluhan triliun untuk Kartu Pra Kerja dapat dialihkan untuk penanganan Covid-19, terutama bagi masyarakat yang mengisolasi diri dan warga yang pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut.

”Apakah tidak sebaiknya program ini dialokasikan saja menjadi program bantuan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin seperti pemberian sembako dan banyak hal lainnya, yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, selanjutnya target sasarannya bisa lebih luas,” ucap Yoga.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top