Legislator Dorong Pemkot Antisipasi Penerapan PSBB

BANGUN SINERGITAS: Jajaran Pemkot dan DPRD saat menggelar rapat paripurna beberapa waktu lalu. Wakil rakyat tersebut meminta eksekutif mengantisipasi penerapan PSBB.

BANDUNG– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di­minta mempersiapkan seca­ra matang soal jika penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Kota Bandung.

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, PSBB sangat dimungkinkan, terlebih dengan melihat ang­ka Covid-19 yang terus menga­lami peningkatan. Berdasar­kan data Pusicov Bandung, kini jumlah Orang Dalam Pemantauan ( ODP) sekitar 2.220 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 265 orang, sementara yang positif 75 orang dan meninggal 22 orang.

“Kami mendorong peme­rintah mempersiapkan seca­ra matang sebelum PSBB di Kota Bandung, karena perge­rakan Covid-19 yang terus meningkat,” katanya dilansir galamedianews.com, (12/4).

Menurutnya dengan jum­lah tersebut, menggambar­kan Kota Bandung sebagai epicentrum Covid-19 di Jawa Barat. Terlebih dengan per­nyataan Gubernur Jabar yang kemungkinan tahap kedua PSBB yakni wilayah Bandu­ng Raya.

“Maka perlu untuk mere­spon segera pemerintah kota, jangan sampai tidak ada kesiapan dalam meng­hadapi PSBB, yang merupa­kan upaya dalam menekan penyerbaran Covidp-19,” katanya.

Tedy menuturkan, bahwa DPRD Kota Bandung telah mendorong dari sisi anggaran dalam penanganan Covid-19 di Kota Bandung, sehingga dapat dioptimalkan agar tepat sasaran dan waktu.

Terutama untuk dana jaring pengaman sosial. Dikatakan­nya, terkait pendataan warga yang menerima bantuan so­sial tersebut, harus dengan data yang tervalidasi dan terverfikasi.

Mengingat adanya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, dengan demikian tidak ada tumpang tindih di masyarakat. “Kita sedang me­nunggu kepastian dari prov­insi kapan bantuan sosialnya akan turun, sehingga disin­ergikan dengan Pemkot Ban­dung,” paparnya.

Selain itu, untuk PSBB, ma­ka perlu dikoordinasikan dengan daerah penyangga Kota Bandung, seperti Kabu­paten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat (KBB),” tuturnya.

Disinggung terkait logistik masyarakat jika PSBB dite­rapkan di Kota Bandung, lanjutnya, Pemkot Bandung dapat memberikan bantuan jaring pengaman sosial se­belum PSBB diberlakukan. Dengan demikian, masyar­akat dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan sebelum PSBB di Kota Bandung.

“Bantuan sosial sudah tu­run ke masyarakat, sebelum PSBB diterapkan di Kota Bandung untuk berbelanja dan lain sebagainya. Jangan sampai pemerintah siap, tapi masyarakat belum siap, maka jadi tidak sinkron. Ini yang perlu kita dorong se­gera,” tandasnya.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top