Dewan Soroti Kebijakan Pemprov Soal Larangan Mudik

LARANGAN MUDIK: Sejumlah warga saat turun di terminal Cicaheum pada momen mudik tahun lalu. Kini, Pemprov Jabar resmi melarang mudik di tahun ini karena korona.

BANDUNG– Larangan mudik yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar menuai kritikan dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Johan Jauhari Anwari. Menurutnya,  kebijakan yang melarang warga untuk mudik tidak mungkin melarang secara total.

Sebab, warga yang memilih untuk mudik mempunyai alasan yang kuat terlebih banyak perantau terdampak pandemi virus korona (Covid-19).

“Saya harap untuk yang memilih mudik untuk disiplin, misalnya yang ke Ciamis yang datang secara berkolompok atau individu segera melapor ke RT/RW setempat,” kata Johan dilansir sindonews.com, kemarin.

Menurut Johan, lebih baik jika perantau yang memaksa untuk mudik sebelum kedatangannya nanti melaporkan dulu atau koordinasi via telepon ke aparat setempat di kampung halamannya.

Sehingga mudah untuk dilakukan untuk pendataan sehingga mudah untuk melakukan penangannya, karena setiap yang datang langsung ditetapkan sebagi orang dengan pemantauan (ODP).

“Selanjutnya ketika sudah datang segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat, karena yang paling terpenting adalah meminimalisir stigma dan kekhawatiran daru saudara yang ada di kampung halaman,” kata Johan.

Dia menambahkan, bagi perantau yang mudik nanti agar sadar diri untuk melakukan isolasi diri secara mandiri di rumah, dan tetap menjaga pola hidup sehat.

“Saling mengingatkan dengan saudaranya dikampung halaman, terutama yang sama-sama perantau, dengan ini saya menyakini meskipun mudik bisa meminimalisasi penularan virus korona,” pungkasnya.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top