Langkahi Instruksi Presiden, IPW Tentang Gagasan Ridwan Kamil

JAKARTA – Polri dinilai harus berani membubarkan tes masal Covid-19 yang diputuskan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang rencananya dilakukan hari ini, Rabu (25/3/2020). Sebab tes dengan pengumpulan masa ini bertentangan dengan instruksi Presiden Jokowi dan Maklumat Kapolri.

Indonesia Police Wacth (IPW) berharap jajaran kepolisian berani bersikap tegas membubarkan aksi pengumpulan massa oleh Ridwan Kamil itu. IPW juga berharap aparatur pemerintah bersikap satu kata dengan perbuatan dalam mengatasi penyebaran virus Korona.

“Jangan di satu sisi melarang pengumpulan masa, di sisi lain membuat pencitraan dengan mengumpulkan masa. Tes Corona buat masyarakat tidak harus dengan mengumpulkan masa di stadion, tapi bisa dilakukan door to door, untuk menghindari pengumpulan masa yang justru berisiko menyebarkan Virus Corona,” papar Ketua Presidium IPW Neta S. Pane kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Ditambahkannya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah mengumumkan Tes Korona tersebut dilakukan di daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta serta sebagian Bandung Raya. Yakni, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Sumedang.

Daerah ini dipilih karena sebaran kasus Covid-19 paling banyak dibandingkan daerah lain. Pelaksanaan tes dengan drive-thru, direncanakan Ridwan di tiga lokasi, yakni Stadion Patriot di Bekasi untuk warga Bekasi dan Karawang, Stadion Pakansari di Bogor untuk warga Bogor dan Depok, serta Stadion Si Jalak Harupat untuk Kabupaten Bandung dan sisanya. Belakangan Pemkot Bekasi menolak rencana Ridwan tersebut.

”Melihat agresifnya Ridwan melancarkan rencana Tes Corona ini, sudah saatnya Kapolri dan Kapolda Jabar menegur Ridwan untuk membatalkan rencananya itu. Sebab selain bertentangan dengan instruksi Presiden dan Maklumat Kapolri, pengumpulan masa berisiko menyebarluaskan penyebaran virus Korona,” terangnya.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Yusdiyanto Alam berharap, selain melarang pengumpulan masa, ada baiknya pemerintah bisa melakukan langkah-langkah yang lebih soft dalam upaya tes masal.

”Jangan sampai juga niatnya baik, tapi mengundang musibah. Skenarionya harus lebih soft. Cari jalan, atau alternatif yang lebih aman. Ini yang lebih penting,” jelas Yusdiyanto.

Di sisi lain, Dosen Ilmu Hukum dan Tata Negara Universitas Lampung itu berharap janji Presiden Jokowi untuk merealisasikan intensif bagi tenaga medis termasuk menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penanganan virus Korona perlu diapresiasi.

”Tapi dengan catatan ya, janji ini tidak lagi menunggu berhari-hari. Baiknya segerakan saja Pak Presiden. Sudah enam dokter yang wafat. Dan satu dokter meningal saat penanganan pasien Covid-19. APD tentu sangat penting khususnya bagi tenaga medis di daerah,” pinta doktor jebolan Universitas Padjajaran, Bandung itu.

Harapan lain, lanjut Yusdiyanto, publik meminta pemerintah perluas jaringan Rumah Sakit (RS) yang menangani Covid-19 karena saat ini RS rujukan masih terbatas ketersediaan ruang perawatan termasuk laboratorium penanganan. ”Cek saja di daerah, keterbatasan ini benar-benar mencolok dibandingkan di pusat (Jakarta, Red),” imbuhnya.

Dalam kondisi darurat seperti ini, pemerintah juga mampu melibatkan pihak swasta dalam melakukan rapid test Covid-19 sesuai rekomendasi Kemenkes. ”Yang selama ini terjun di dunia kesehatan, tentu bukan hanya pemerintah. Ada pihak swasta. Libatkan saja, asal berdasarkan rekomendasi Kemenkes,” terangnya.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top