PDIP Benahi Tata Kelola untuk Kepentingan Rakyat

TERUS BERBENAH: Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono (kanan) menyebut jika partainya saat ini terus berbenah melalui kegiatan Rakerda serta Bimtek, kemarin (9/2).

BANDUNG– Tata kelola partai serta lima prioritas bidang kesejateraan rakyat menjadi pembahasaan dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) serta Bimtek Pendalaman Tugas Anggota DPRD Fraksi PDIP se-Jawa Barat, yang berlangsung di Hotel Mason Fine Kota Baru Parahyangan, Padalarang, selama tiga hari sejak 7-9 Februari 2020.

Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyebutkan, rakerda yang digelar ini membahas sejumlah persoalan di antaranya terkait tata kelola partai serta lima prioritas bidang kesejahteraan rakyat.

“Rakerda kali ini membahas tata kelola partai, tentunya PDIP sebagai partai pelopor harus menyiapkan pasukan. Sehingga, sesuai intruksi DPP, kami akan membentuk pengurus anak cabang (PAC), pengurus ranting dan pengurus anak ranting di seluruh Jabar. Sehingga, pada 8 Maret 2020 sudah terbentuk semua,” kata Ono usai rakerda, Minggu (9/2).

Ono menjelaskan, kepengurusan yang nanti dibentuk benar-benar akan menjadi organ partai, untuk bisa mewujudkan partai pelopor, dimana PDIP bergerak bersama-sama dengan rakyat. Sehingga, berbagai macam permasalahan rakyat yang ada di Jabar, akan disampaikan oleh PAC, pengurus ranting dan pengurus anak ranting.

“Jadi nanti mereka melakukan rapat-rapat wajib dan akan menyampaikan terkait kondisi masyarakat berbasis desa, bahkan hingga RW dan RT. Sehingga kami punya gambaran apa yang harus dilakukan, baik tingkatan eksekutif, legislatif di kabupaten/kota dan provinsi,” terangnya.

Kemudian, lanjut Ono, terkait lima prioritas bidang kesejateraan rakyat, merupakan tindak lanjut dari hasil Kongres, Rakernas dan Workshop 3 pilar yang sebelumnya telah dilakukan, untuk selanjutnya dalam rakerda lebih didetailkan lagi.

Dirinya menjelaskan, pada program lima prioritas kesejahteraan rakyat ini, pihaknya membuat secara khusus kelas-kelas dimana setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota dna Provinsi wajib mengisi dafar isian masalah yang berbasis komisi.

“Ada empat kelas, saat ini kami sudah merekam semua permasalahan yang ada di Jabar. Lima prioritas itu, sandang pangan papan, pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan lingkungan hidup, serta agama, budaya dan pariwisata,” ujarnya.

Nantinya, kata Ono, itu akan menjadi dasar pihaknya untuk menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai baik eksekutif, legislatif serta struktural, untuk memasukkan itu dalam RKH di masing-masing tingkatan untuk APBD 2021.

“Sampai pada akhirnya kita berjuang bagaimana APBD itu sesuai dengan apa yang telah dihasilkan dari rakerda ini,” katanya.

Dirinya menambahkan, untuk materi lainnya yang dibahas pada rakerda tersebut, di antaranya menyangkut pemenangan pemilu, hak intelektual dan bencana, yang merupakan materi wajib sesuai dengan intruksi DPP saat rakernas.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top