Target PAD 2019 Meleset

BAYAR PAJAK: Sejumlah warga mengantre di Kantor BPKD untuk membayar PBB di akhir tahun lalu. Secara ke seluruhan, target PAD tahun 2019 meleset dari target.

NGAMPRAH– Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari sektor pajak daerah pada 2019 hanya mencapai Rp 377 miliar dan meleset dari target yang sudah ditetapkan yakni diangka Rp 450 miliar. Hal itu berdampak pada defisitnya anggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin membenarkan, soal melesetnya target PAD yang sudah ditetapkan di tahun lalu. Menurutnya, salah satu penyebab tidak tercapainya target PAD yakni berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hanya tercapai 56 persen.

“Ada beberapa pajak memenuhi target dan yang tidak memenuhi target. Tetapi, yang paling besar menyebabkan defisit sampai Rp 73 miliar yaitu dari PBB hanya 56 persen. Nah, 56 persen itu kalau secara nominal itu sekitar Rp 90 miliaran lebih,” kata Asep, Minggu (12/1).

Menurut Asep, menurunnya pendapatan daerah dari sektor PBB disinyalir karena adanya kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sehingga masyarakat kaget dan belum siap dengan nominal kenaikan PBB.

“Meski PBB menjadi penyumbang defisit paling besar dari sepuluh jenis sektor pajak daerah, namun secara nominal ada kenaikan jumlah PBB dibandingkan pada 2018 yang masih memakai NJOP lama,” katanya.

Sementara itu, Kepala  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KBB, Agustina Piryanti menjelaskan, capaian nilai realisasi PBB ini diakibatkan beberapa faktor. Mulai dari NJOP serta kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban untuk membayar PBB. “Kesadaran masyarakat untuk membayar PBB jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” terangnya.

Terpisah, DPRD KBB meminta jajaran BPKD untuk mengoptimalkan penarikan PBB lantaran hal itu berdampak besar pada capaian PAD. “Kami meminta agar capaian PBB bisa terealisasi lebih optimal, sehingga PAD bisa tercapai dengan baik. Sesuai Perbup Nomor 19 Tahun 2019 soal petunjuk pelaksanaan pemungutan PBB, memberikan ruang waktu penarikan PBB paling telat jatuh tempo pada 20 Desember 2019 lalu,” terang Anggota DPRD KBB Fraksi Demokrat, Iwan Setiawan.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top