Menteri Pertanian: Komoditi Petani Kabupaten Bandung Berorentasi Dunia

SAMBUT MENTERI: Wakil Bupati Bandung Gun Gun gunawan (kanan) bersalaman saat menyambut kunjungan kerja Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo di PT. Alamanda Sejati Utama di Banjaran, Kabupaten Bandung.

BANJARAN – Komoditi perkebunan dan tanaman pangan yang dihasilkan petani Kabupaten Bandung diorentasikan ekspor ke beberapa negara seperti Singapura, Taiwan, Tiongkok dan Thailand.

Hal itu dikatakan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo saat melepas secara resmi komoditi hasil pertanian Kabupaten Bandung di PT. Alamanda Sejati Utama, Sabtu (11/1).

Syahrul mengatakan, pihaknya telah melepas berbagai komoditi hortikultura, komoditi perkebunan, dan komoditi tanaman pangan, yang di hasilkan dari wilayah Kabupaten Bandung untuk di kirim ke beberapa negara lain.

”Sebenarnya daerah kita terutama di kabupaten Bandung Jawa Barat ini memiliki potensi yang sangat besar, bukan saja untuk konsumsi lokal atau kebutuhan dalam negeri, tetapi sudah mampu berorientasi untuk memenuhi kebutuhan negara lain,” katanya saat memberikan keterangan kepada awak media.

Dengan adanya ekspor pertanian asal Kabupaten Bandung, Syahrul berharap seluruh kekuatan pertanian yang ada di Jawa Barat khususnya Pemerintah Kabupaten Bandung agar terus mendorong  pengusaha dan para milenial untuk mengambil peranan dan memanfaatkan kesuburan tanah potensi lahan. Sehingga, bisa berusaha di bidang pertanian yang lebih kuat.

”Kami berharap, pemerintah daerah terus mendorong kaum milenial untuk menjadi agropreneur serta mengambil peran dalam memanfaatkan kesuburan tanah Kabupaten Bandung. Pemerintah juga telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang cukup besar dengan bunga 6 persen,” jelasnya.

Tak hanya itu, dirinya juga mengapresiasi sinergitas yang terjalin antara perusahaan ekspor dengan kelompok tani Kabupaten Bandung. ”Saya sangat mengapresiasi kemitraan ini, kedepannya saya mengajak semua pihak untuk meningkatkan produksi tiga kali lipat. Jika perlu bantuan segera sampaikan kepada saya, kita fasilitasi agar petani dapat lebih sejahtera,” akunya.

Syahrul menambahkan, jajarannya di karantina pertanian memberikan layanan pemeriksaan di gudang pemilik. Selain untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan ekspor, layanan jemput bola tersebut, dinilai efektif dalam mempercepat proses bisnis perusahaan tersebut. ”Terobosan dan inovasi untuk layanan cepat ekspor ini akan terus dilakukan, juga pemangkasan izin-izin, kami sederhanakan agar ekspor bisa kita genjot,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syahrul mengajak pemerintah provinsi, daerah serta kepolisian untuk mengawasi permasalahan alih fungsi lahan yang kerap terjadi. ”Siapa yang melakukan alih fungsi lahan, apa lagi ada pejabat yang menandatanganinya akan dihukum 5 tahun penjara. Jika melalui konspirasi, ancamannya sampai 7 tahun kurungan. Ini undang – undang yang berbicara,” tegasnya.

Wakil Bupati (Wabup) Bandung Gun Gun Gunawan mengungkapkan, langkah tersebut sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para petani, khususnya petani asal Kabupaten Bandung. ”Dengan adanya kerjasama para petani dan perusahaan serta dorongan dari pemerintah pusat, kami berharap petani di Kabupaten Bandung terus diberi ruang untuk menanam dan diberikan jaminan di hilir berupa jaminan pasar,” jelasnya.

Gun Gun menjelaskan, untuk memenuhi permintaan pasar dunia, Ia menilai perlu adanya sosialisasi kepada petani terkait komoditas yang diperlukan di luar negeri. ”Perusahaan pengekspor produk pertanian harus memberikan informasi dan sosialisasi, sehingga petani tidak hanya menanam untuk keperluan lokal namun juga untuk mancanegara. Tak hanya itu, dalam tahap pengemasannya seperti membersihkan buah atau sayur dari serangga, perusahan juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Menyikapi semakin maraknya alih fungsi lahan, Gun Gun mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). ”Pada 30 Desember kemarin, Perda ini telah disahkan. Jadi, lahan – lahan produktif telah dilindungi oleh regulasi tersebut. Sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Bandung diharapkan dapat terjaga,”pungkasnya.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top