Bentuk Badan Koordinasi Antar Wilayah

Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri rapat penanganan pascabencana banjir dan longsor di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/20). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Turut hadir sejumlah Menteri, kepala daerah, dan BNPB.

“Rapat hari ini, kita bersama-sama memikirkan secara komprehensif. Jadi, tidak perintah, ini deadline tanggal segini, tidak. Tapi, betul-betul semuanya saling mendengarkan tukar informasi mana yang saat ini harus dikerjakan,” kata Emil –sapaan Ridwan Kamil.

“Intinya urusan tanggap darurat harus segera selesai secepatnya dan kita sudah gerak, sekarang memasuki fase pembersihan sisa bencana oleh berbagai pihak,” imbuhnya.

Sebelumnya, Emil menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan bencana tanah long­sor untuk 6 daerah di Jabar melalui Keputusan Gubernur Jabar bernomor 362/KPP.13-BPBD/2020 terhitung sejak tang­gal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020.

Selain itu, Emil mengatakan, 10 dari 13 desa terisolasi aki­bat banjir dan longsor di Bo­gor sudah dapat diakses. Dia pun memastikan, pada dua hari kedepan, 3 desa lainnya yang masih terisolasi bisa dikunjungi. Dengan begitu, bantuan logistik ke-13 desa itu sudah mulai tersalurkan.

“70 persen yang terisolasi se­karang sudah terbuka dan sisa dua hari lagi bisa 100 persen. Jadi bantuan untuk yang ter­buka sudah pakai darat, kecua­li yang belum masih pakai heli­kopter seharinya 3 kali,” ucapnya.

Menurut Emil, Presiden RI meminta kepada semua dae­rah untuk mewaspadai curah hujan tinggi pada 10-11 Ja­nuari 2020. “Kami diminta mengantisipasi tanggal 10-11 Januari. Kemungkinan bakal ada hujan besar, tapi mudah-mudahan tidak sebesar yang tanggal satu,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Emil mengusulkan kepada Presiden RI untuk membuat badan koor­dinasi antar wilayah. Tujuannya supaya penanganan bencana bisa berjalan cepat dan tepat. Presiden RI, kata dia, menyam­but baik usulan tersebut.

“Agar tidak saling lempar, tapi dikelola oleh lembaga resmi yang nanti mengelola anggaran juga. Contohnya perlu membuat embung di Bogor, DKI Jakarta juga bisa menyumbang. Itu usulan saya ke Pak Jokowi dan beliau mengapresiasi, tapi keputusan ada di beliau,” ucapnya.

Emil juga berkata, pembangunan bendungan Su­kamahi dan Ciawi di Bogor akan dipercepat. “Bendun­gan akan dipercepat dan bendungan baru juga akan dibangun. Mudah-mudahan bisa mengantisipasi baik di daerah Banten, Jabar, atau DKI Jakarta,” kata Emil mengakhiri.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top