Cair DAK, Kepsek Harus Setor

BANDUNG – Satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung berinisial MS. Kuat dugaan  Pungli dilakukan dengan cara meminta uang kepada sejumlah kepala sekolah untuk pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sekretaris Satgas Saber Pungli Jabar, AKBP Dr, A. RUSMAN SH, MH mengatakan, OTT dilakukan berdasarkan informasi-informasi dan laporan-laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan adanya pungutan liar terhadap pihak kepala sekolah.

‘’Hasil laporan itu dikaji bersama tim Saber pungli yang terdiri dari BIN, Kejaksaan dan Kepolisian. Sehingga dari data-data yang ditemukan dianalisa dan diputuskan untuk dilakukan penindakan dilapangan,’’kata Rusman ketika dihubungi Jabar Ekspres kemarin, (05/12).

Dia mengatakan, OTT dilakukan setelah mempelajari dan mengalanilsa aduan dan laporan masyarakat yang mengindikasikan masih adanya Pungli terhadap penerimaan Dana alokasi Khusus (DAK). Setelah ditemukan data-data Tim saber Pungli langsung menindak Kabid SMP Disdik Kabupaten yang diduga memungut uang terhadap 7 Kepsek SMP di Kab. Bandung.

Pada waktu penangkapan uang sebesar Rp 52 juta disembunyikan di kantong platik hitam disatukan dengan makanan yang disimpan di dalam mobil. Selain itu, Tim saber Pungli mengamankan 7 buah handphone milik saksi-saksi.

Kabid SMP diduga menargetkan kutipan uang senilai Rp 60 juta untuk satu kepala sekolah. Akan tetapi, karena tidak punya uang maka uang yang terkempulnya hanya Rp 52 juta.

Atas kasus itu, Tim Saber Pungli akan melakukan pendalaman lebih lanjut dengan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar. Hal ini dilakukan, agar terkuak siapa dalang dibalik Pungli ini.

“Ya bisa saja ada aktor dibelakang layar. Tapi yang jelas waktu penangkapan Cuma ada Kabid saja yang ada, besama  8 orang kepa;a sekolah,’’kata dia.

Rusman menambahkan, mereka dibawa langsung ke posko Saber Pungli di Gedung Sate oleh penindakan dibuat BAP dan sore itu juga kita rapat gelar perkara untuk menentukan langkah apa yang akan dilanjutkan.

‘’Hasil gelar perkara memutuskan karena ini sudah tidak pungli biasa jadi kita serahkan kepada krimsus kriminal khusus Polda jabar. Hasil rekomendasi penanganan perkara tersebut dilimpahkan ke Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipikor) Ditreskrimsus Polda Jabar,” kata Rusman.

Sementara itu, ketika dihubungi wartawan bawa anak buahnya terkena OTT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana mengaku kaget.

“Di lingkungan dinas pendidikan tapi terjadi hal seperti itu, itu kan tidak mendidik,” ujarnya.

Juhana sangat menyayangkan adanya kabar OTT yang menimpa anak buahnya. Sehingga, ke depan pihaknya akan segera melakukan pembinaan kepada jajaran di dinas Pendidikan agar tidak ada Pungli dilingkungan Sekolah dan instansi.

‘’Kami akan mengundang Satgas Pungli dan lainnya untuk menjadi narasumber,” ungkapnya.

Juhana menambahkan, untuk Kabid SMP yang saat ini menjalani pemeriksaan, dia serahkan sepenuhnya proses hukumnya. Sedangkan untuk tindakan selanjutnya pihaknya masih menunggu keputusan dari Bupati.

Ementara itu, Anggota Kelompok Tim Ahli Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, H.M.S. IRIYANTO menilai, adanya dugaan Pungli dilingkungan Kabupaten Bandung sangat mencoreng pemerintahan daerah Kabupaten Bandung. Sehingga, Bupati harus turun tangan langsung untuk melakukan pembinaan kepada anak buahnya.

Dia mengatakan, pengaduan-pengaduan tentang Pungli sebetulnya banyak diterima oleh masyarakat seperti adanya semacam gratifikasi untuk jabatan kepala sekolah, Gratifikasi pencairan bantuan pemerintah dan lainnya.

“Ini selalu kita pantau dan kasus ini harus dijadikan pelajaran untuk daerah lain,’’ cetusnya.

Atas kejadian tersebut secara pribadi dia mengaku sangat prihatin, sekaligus menyayangkan perbuatan oknum institusi pendidikan yang melakukan Pungli. Sebab, tindakan ini sama saja melukai dan mengkhianati masa depan bangsa.

‘’Lembaga pendidikan ini kan harusnya bersih dari perbuatan seperti ini jika seperti ini apa bangsa kita hancurlah, kejujuran sudah tidak ada lagi dilembaga pendidikan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya sangat mengapresiasi tindakan Tim saber Pungli atas adanya OTT di lingkungan pendidikan.

Dia mendukung  agar penyelidikan kasus pungli dikembangkan.  Sebab Bukan tidak mungkin proyek-proyek yang bersumber dari DAK, ada pungli pada pelaksanaannya.

“Betapa tidak etisnya seorang pejabat, setingkat kepala bidang yang harusnya mengayom pendidikan diwilayahnya, tapi justru disini melakukan proses pemungutan kepada sekolah-sekolah, ” Sesal Hadi.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top