Minta Tanggung jawab KCIC

HARUS ADA SOLUSI: Wakil Gubernur Jawa Barat Uu ruzhanul Ulum dan Bupati KBB Aa Umbara melakukan peninjauan lokasi banjir.

KBB – Bencana Banjir yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga kuat akibat adanya proyek pembangunan Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KCIC).

Bupati Bandung Barat Aa Umbara mengaku geram dengan adanya proyek KCIC tersebut. Sebab, selama pembangunan tidak memperhatikan dampak lingkungan dan keberadaan warga sekitar.

Aa mengaku, pihaknya sudah melakukan rapat dengan pihak KCIC Wijaya Karya untuk membicarakan langkah selanjutnya paska banjir tersebut. Sehingga, pihak pengembang proyek mau bertanggungjawab kepada warga yang terkena dampak banjir.

“Kalau memang ada itikad baik ya kita kerja sama-sama. tentunya sekarang tidak saling salahkan,” ucap Aa Umbara saa mendampingi Wakil Gu­benur meninjau posko ben­cana di Underpass, Padalarang, Kamis (2/20).

Aa Umbara mengaku, sejauh ini pihak KCIC mengajak Bu­pati KBB rapat ketika sedang terjadi banjir, namun ajakan itu ditolak karema harus terus memantau banjir dari siang sampai malam. Untuk itu, dari hasil rapat dengan KCIC akhirnya keluar keputusan agar daerah yang sekarang mengalami banjir agar di­bantu dan direhabilitasi.

“Saya cuman itu saja secara teknis saya bukan orang tek­nis juga tapi bagaimana ca­ranya supaya tidak terjadi banjir kembali dan tentu saja temen-temen sudah siap untuk itu dan segera dan se­karang sudah mulai dikerja­kan,” katanya.

Sementara itu, dalam kun­jungannya ke KBB Wakil Gu­bernur Jawa Barat Uu ruzha­nul Ulum mengatakan, ma­salah banjir yang melanda sebagian wilayah KBB harus ditangani secara bersama-sama. Sehingga banjir jangan sampai terulang lagi.

Dari hasil rapat itu dipu­tuskan, ada tiga langkah yang harus segera dikerjakan per­tama, sumber air yang datang akan diminimalisir. Sebab, ketika dilakukan pengecekan keberadaan saluran air perlu diperlebar.

Lankah kedua adalah, akan dilakukan pemasangan sa­ringan sampah disetiap salu­ran air. Sehingga, ketika sam­pah sudah terkumpul harus segera dibersihkan.

Untuk langkah ketiga, pi­haknya akan menyuiapkan pompa-pompa untuk men­gurangi genangan banjir yang ada di pemukiman warga.

Sementara itu, disinggung mengenai pertanggungjawa­ban pihak KCIC, Uu memas­tikan bahwa bantuan dari KCIC pasti ada. Intinya pihak Pem­da KBB segera berkordinasi untuk menentukan bentuk kompensasi.

Sementara itu, Wagub mela­kukan peninjaun posko ben­cana banjir. Pihaknya sangat berterimakasih kepada Bu­pati Bandung Barat yang su­dah bertindak. Sehingga pasca banjir sudah dapat ditangani dengan baik.

Pemprov Jabar juga meny­ediakan logistik dan kosum­si untuk para korban yang berada di posko sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan yang dibutuhkan.

“Hari ini baru sembako yah, kemudian yang lainnya, ter­masuk juga dari pihak bu­pati sudah memberikan ban­tuan pakaian, tetapi ada permintaan untuk beribadah, seperti perangkat alat sholat, mukena, sajadah dan lainnya termasuk, perlengkapan wa­nita karena yang diberitakan katanya tidak ada perlengka­pan wanita, dan seragam sekolah,” bebernya.

Terpisah, Wahana Ling­kungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat meluncur­kan posko pengaduan terhadap warga terdampak proyek Ke­reta Cepat Indonesia-China (KCIC) usai menerima bebe­rapa pengaduan warga.

Tercatat hingga saat ini, pengaduan yang masuk ke Walhi Jabar terkait warga ter­dampak proyek KCIC seba­nyak 6 pengaduan. Dari ber­bagai daerah berbeda di Jawa Barat yang menjadi jalur proyek KCIC.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Meiki W. Paendong mengatakan tercatat 6 peng­aduan yang diterima dianta­ranya dari Kota Bandung, Tegalluar Kabupaten Bandung, Cimahi, Kabupaten Purwa­karta, Kabupaten Bandung Barat, dan Padalarang.

Berbagai aduan dan perma­salahan yang dialami warga terdampak diantaranya ma­salah konpensasi yang belum tuntas, pencemaran ling­kungan hingga permasalah limbah.

“Nah kalau yang di pada­larang itu terkait kompen­sasi sih, maksudnya lebih terkait ke masalah harga dan konflik sosial. Kalau yang di kabupaten purwakarta itu banyak, ada pencemaran, pencemaran sungai, bagai­mana aktivitas pembuatan terowongan, di sana juga ada dibuat terowongan si daerah walini, mereka membuang limbah proyeknya itu ke anak sungai, yang bermuara ke citarum. Total pengaduan ke kami sampai saat ini ada 6 pengaduan, mewakili ka­bupaten kota itu tadi,” ujar­nya.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top