Pasal Kumpul Kebo RUU KUHP Diprotes

JAKARTA – RUU KUHP masih menuai polemik. Berujung aksi demontrasi para mahasiswa dari berbagai daerah. Keresahan tidak hanya dirasakan para mahasiswa, namun juga pelaku usaha, khususnya di sektor pariwisata. Pasalnya bila RUU KUHP jadi disahkan, industri pariwisata berpotensi menurun secara drastis.

Ada beberapa pasal dalam RUU KUHP yang memberatkan dunia usaha. Seperti pasal 182 disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseroan, termasuk korporasi. Dalam pasal 46 ayat 1 disebutkan korporasi merupakan subjek pidana.

Tak sampai di situ, ada pasal 417 tentang kumpul kebo. Dalam pasal tersebut, tertulis bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II.

Kemudian dipertegas dalam pasal 419 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Nah, pasal ini diprotes para pengusaha di industri pariwisata. Karena bila jadi disahkan, dipastikan bisnis perhotelan akan sepi dan pengunjung wisatawan asing juga akan lesu.

“Kami harap intinya dibahas secara tuntas secara komprehensif agar semua mayoritas masyarakat bisa menikmati berkehidupan bermasyarakat,” kata Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI), Sudrajat kemarin, Rabu (25/9).

Pasal lainnya yang juga merugikan dunia usaha hiburan malam, ada di pasal 430. Dalam pasal itu disebutkan setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai RUU KUHP bisa memukul sektor pariwisata. Artinya investor akan memilih negara lain untuk berinvestasi karena regulasi yang tidak memberatkan mereka.

“RUU KUHP itu kan ada pasal terkait perzinahan, yang jelas itu kontraproduktif dengan minat investor di sektor pariwisata. Yang kayak gitu-gitu tuh distraksi buat investor jadi nggak tenang untuk masuk Indonesia,” ujar Bhima kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (25/9).

Senada dengan Indef, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah mengatakan, jeroan RUU KUHP dan UU KPK yang mengundang kontroversi berbagai pihak akan merembet ke banyak hal, seperti lesunya di sektor pariwisata.

“Bila RUU KUHP jadi disahkan, hukum menjadi lemah, dan mudah terjadi tindakan diskriminalisasi dengan tuduhan yag sulit dibuktikan, seperti dituduh melakukan zina. Hal ini dampak pada ekonomi aka besar,” ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (25/9).

Tentu saja, sektor pariwisata akan menjadi lesu, karena penegakan hukum menjadi amburadul di Tanah Air. “Pariwisata juga akan semakin sempit. Ada potensi juga penegakan hukum jalanan, perkusi dengan alasan menegakkan UU. Kalau ini terjadi pariwisata akan menjadi korban,” tukas Pieter.

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 1,303 juta kunjungan. Angka ini mengalami kenaikan tipis sebesar 0,11 persen dari periode sebelumnya (yoy) yang mencapai 1,302 juta kunjungan. Namun jika dibandingkan bulan sebelumnya (mom) wisatawan yang berkunjung ke Indonesia menurun sebesar 2,74 persen. Pada Maret 2019 wisman mencapai 1,34 juta kunjungan.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top