Isu Kembali Merebak

BANDUNG – Adanya isu rencana pergerakan aksi demontrasi yang dilakukan sekolompok masa mengatasnamakan agama sangat disesalkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Perwakilan Jawa Barat.

Dia mengaku, sangat khawatir jika gerakan mahasiswa digiring kepada sentimen politik. Misalnya, pembatalan pelantikan presiden dan wakil presiden yang rencananya berlangsung 24 Oktober 2019 depan.

” Kami dapat informasi akan ada gerakan yang sifatnya politisasi agama, untuk kepentingan lain menumpang pada gerakan mahasiswa,” Ketua Umum MUI Jabar, Prof. Dr. KH. Rachmat Syafe’I Kamis, (26/9)

Dia mengatakan, MUI Jabar mendapatkan kabar adanya gerakan mujahid 212 yang dikoordinir oleh kelompok tertentu di Jakarta pada 28 September 2019 depan. Gerakan tersebut, kata dia, sudah mengajak para ustaz, ulama, habaib dan aktivitas keagamaan lainnya.

“Tentu kami dapat informasi ini dari sumber yang kuat, bahkan MUI Pusat pun sudah menduga begitu adanya gerakan ini,” paparnya.

Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh masyarkat khususnya warga Jabar agar tidak perlu menghadiri gerakan itu. Sebab, gerakan tersebut merupakan politisasi agama.

’’Kami imbau agar tidak usah menghadiri ajakan tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, tudingan kepada oknum mahasiswa bahwa  kerusakan fasilitas publik di Jakarta Pasca aksi demonstrasi dibantah Ketua Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Marganamahendra.

Dia menyebutkan perusakan fasilitas publik saat demonstrasi mahasiswa di Gedung DPR, Selasa (24/9) kemarin, dilakukan oleh oknum di luar mahasiswa.

“Teman-teman mahasiswa benar-benar steril dari oknum-oknum yang merusak dan akhirnya justru membakar fasilitas publik. Itu di luar massa kami,” katanya, di Kantor LBH Jakarta, Rabu.

Manik memastikan mahasiswa yang melakukan aksi steril dari oknum yang berusaha berbuat anarkis yang jelas tidak mencerminkan tuntutan yang disampaikan kepada DPR dan pemerintah. “Kami yakini adalah oknum dan tidak terlibat dalam tuntutan kami untuk segera menuntaskan reformasi,” tegasnya.

Mengenai langkah lebih lanjut terkait aksi demonstrasi, ia mengaku masih akan mengonsolidasikan kawan-kawan mahasiswa terlebih dulu, apalagi demonstrasi kemarin berujung ricuh.

Ia juga akan berkoordinasi dengan mahasiswa lintas kampus untuk mengetahui kondisi dan kabar kawan mereka, termasuk sikap kampus masing-masing terhadap aksi mahasiswa.

“Sebenarnya masih panjang pengawalan ini. Karena nanti tanggal 31 September itu adalah paripurnanya. Kami lihat RUU ini apakah emang benar-benar enggak disahkan atau seperti apa?” kata Manik.

Terpisah, Ketua BEM Fakultas Hukum UI Fajar Nugraha memastikan demonstrasi yang mereka lakukan di Gedung DPR memprotes sejumlah RUU yang kontroversial bukan aksi yang ditunggangi.

Aksi mahasiswa itu merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang selama ini tidak segera diselesaikan oleh DPR dan pemerintah, tandasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden BEM Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Rifky Andreansyah juga membantah aksi mahasiswa ditunggangi oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu.

“Banyak berita bahwa pergerakan mahasiswa ditunggangi harus diklarifikasi. Pergerakan kemarin tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi hampir di semua daerah. Bergerak di waktu yang sama,” katanya.

Sementara itu, data yang didapat Fajar Indonesia Network (FIN), kurang lebih 576 pelajar tingkat sekolah menengah atas (SMA) digelandang oleh aparat Polda Metro Jaya lantaran menggelar aksi unjuk rasa anarkis di depan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu sore.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top