Bupati: Pengembangan BUMD Memanfaatkan Kerja Sama Investor Bukan APBD

NGAMPRAH– Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan, pengembangan anak usaha BUMD Kabupaten Bandung Barat (KBB), PT Perdana Multiguna Sarana (PMgS) harus tetap dilaksanakan di tahun depan. Hal itu beralasan, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memanfaatkan kerja sama dengan pihak swasta tanpa menggunakan APBD.

“Pengembangan BUMD (anak usaha) memanfaatkan kerja sama investor bukan APBD. Sebisa mungkin kita tidak menggunakan anggaran daerah karena potensi kerja sama dengan swasta cukup besar agar menghasilkan PAD. Termasuk tahun 2020 mendatang, kita tidak memberikan (suntikan dana) ke BUMD dulu,” kata Aa Umbara kepada Jabar Ekspres di Ngamprah, Minggu (15/9/2019).

Aa Umbara menyebutkan, akan ada lima bidang usaha yang akan dijadikan anak usaha BUMD. Pertama di bidang properti, kedua kontraktor, ketiga UMKM, keempat pariwisata dan terakhir rumah produksi hiburan (production house). “Misalkan untuk bidang properti, BUMD nanti bisa kerja sama dengan investor untuk membangun perumahan dengan DP dan harga terjangkau. Jadi tidak mengganggu APBD biar BUMD yang mengelola,” katanya.

Contoh lain, kata Aa Umbara, di bidang kontraktor. Ada bantuan dari pihak swasta seperti contohnya dari proyek Kereta Cepat dan beberapa bantuan dana swasta lainnya. Itu bisa dikelola langsung oleh BUMD. “Bantuan dari swasta itu sangat besar, kalau tidak dikelola dengan benar sangat disayangkan, karena nilainya bisa mencapai ratusan miliar, biar BUMD yang mengurus. Bantuan dari swasta itu bukan berbentuk uang, tapi pemerintah hanya sebagai penerima manfaat saja seperti pembangunan jalan,” ujarnya seraya menyebutkan akan ada rencana pembangunan BUMD Tower yang di pusatkan di Kota Baru Parahyangan.

Ditanya apakah bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan juga bakal dikelola oleh BUMD, Aa Umbara memastikan untuk CSR tak melibatkan BUMD. “Kalau untuk CSR perusahaan akan dikelola khusus melalui Bandung Barat CSR (BBCSR). Sekarang ke  pengurusannya sedang disusun dan di akhir bulan ini harus sudah selesai. Nanti, bantuan CSR ini bisa digunakan untuk program bedah rumah atau rutilahu seperti yang sudah dijalankan selama ini, termasuk program bantuan lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan,” terangnya.

Sebelumnya, rencana Pemkab Bandung Barat untuk mengembangkan lima anak usaha BUMD mendapat sorotan dari partai koalisi. Ketua DPC Partai Demokrat KBB, Iwan Setiawan memandang, untuk mendirikan lima anak usaha BUMD perlu kajian secara mendalam serta matang dari sisi perencanaan.

“Harus dikaji lebih dalam lagi, jangan terkesan terburu-buru ingin segera, tetapi tidak matang dari sisi perencanaan, saya memandang ada beberapa aspek yang secara serius harus dikaji. Misalnya, aspek yuridis secara legal formal pembentukan  BUMD harus melewati mekanisme dan tahapan yang tidak sederhana. Kita sudah punya satu BUMD berbentuk perseroan terbatas (PT), sehingga BUMD yang baru ini formatnya mau seperti apa? apakah mau berbentuk perusahaan daerah (PD) atau PT?,” kata Iwan, belum lama ini.

Selanjutnya yang harus diperhatikan, kata Iwan, terkait dengan bidang usaha yang akan dibentuk serta bagaimana peluang usahannya dan hitungan untung ruginya. Karena kalau ingin mengembangkan bisnis ke bidang usaha lain harus ada revisi Perda (Peraturan Daerah). “Belum lagi kita harus melihat aspek kemampuan keuangan daerah, apakah ruang fiskal kita memungkinkan untuk penyertaan modal di BUMD, karena akan ada konsekuensi anggaran,” tandasnya. (drx)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top