Rencanakan Pemekaran Desa

BANDUNG – Dalam acara memperingati kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum yang bertajuk Informasi dari Kang Emil (Informil), Politikus Partai Gerindra yang juga mantan ketua Komisi I mengusulkan kepada Gubernur bahwa untuk pemekaran wilayah untuk membentuk daerah otonomi baru sebaiknya tidak perlu dilakukan. Namun, pemekaran wilayah sebaiknya dilakukan ditingkat desa.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Jabar Dedi Supandi mengatakan, pihaknya berencana melakukan pemekaran desa itu lantaran keberadaan desa di Jabar sudah tidak berimbang.

“Inti pemekaran adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Dedi, kepada Jabar Ekspres, baru-baru ini.

Dedi menilai, jumlah desa sudah tidak seimbang dengan jumlah penduduk Jabar. Oleh sebab itu, pemekaran desa harus dilakukan guna pengembangan desa di wilayah Jabar.

“Perbandingan sekarang jumlah penduduk Jabar itu sekira 48 juta, Jawa Tengah sekitar 34 juta. Namun, jumlah desa masih jauh lebih banyak Jateng yang mencapai 7.809 desa sementara Jabar hanya 5.312 desa,” sebut Dedi.

Dia menyebut, untuk menyeimbangkan jumlah penduduk itu, Jabar diperkirakan masih butuh 10 ribu lebih tambahan desa.

“Jumlah desa yang ideal harus ada tambahan desa sekira 10.871 desa di Jabar,” sebut Dedi.

Menurut dia, terdapat tiga keuntungan dengan pemekaran desa itu. Yang pertama, luasan wilayah yang dibangun akan semakin sempit.

“Yang sekarang ini ‘kan satu desa saja mengolah atau membangun jalan bisa mencapai 42 kilo meter (Km). Itu ‘kan terlalu luas,” katanya.

Keuntungan yang kedua dari pemekaran desa itu adalah realisasi dana desa akan lebih efektif, dan ketiga membuat layanan masyarakat desa akan berjalan lebih cepat.

“Namun pemekaran desa ini tidak berarti satu desa menjadi dua. Jadi bisa dua desa digabung menjadi tiga desa atau empat desa,” rincinya.

Terkait kesiapan Pemprov Jabar untuk pemekaran ini, Dedi dengan tegas mengaku siap dan saat ini sedang dilakukan kajian. Bahkan kata dia, pihaknya sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Jabar dan sudah berkoordinasi dengan masing-masing Pemerintah Kabupaten yang akan dilakukan pemekaran desa.

“Kalau realisasinya nanti tergantung pembuatan Perda di masing-masing Kabupaten. Dan ini sudah kami sampaikan ke masing-masing Kabupaten kalau Jabar ini layak dilakukan pemekaran desa,” pungkasnya. (mg5)

Sementara itu anggota DPD RI Eni Sumarni asal kabupaten Sumedang Jabar menilai, pemekaran wilayah Daerah Otonom Baru ( DOB) sangat tepat dilakukan. Sebab, jumlah penduduk provinsi jabar cukup besar kurang lebih 46 juta.

Dengan komposisi penduduk ini tidak sebanding dengan jumlah kabupaten/kota yang ada, yaitu hanya memiliki 27 daerah. Bahkan, jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah saat ini, sudah memiliki 35 Kabupaten/Kota. Bahkan, Jawa Timur memiliki 38 Kabupaten Kota.

“Jateng dan Jatim kan jumlah penduduknya di bawah Jawa Barat, sesungguhnya Jawa Barat sangat tertinggal dalam pemekaran wilayah,”papar Eni kepada Jabar Ekspres ketika dihubungi Kamis, (5/9)

Dia berpendapat, jika DOB terlaksana maka akan memberikan manfaat terhadap pelayanan publik. Terlebih luasnya wilayah suatu daerah kadang menyulitkan warganya untuk mengurus administrasi.

Akan tetapi, usulan itu masih terkendala dengan kebijakan moratorium. Sehingga moratorium harus dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah.

“Saya di DPD RI perwakilan Jawa Barat akan terus mendesak pemerintah untuk mencabut moratorium mengingat kebutuhan daerah yang dirasa sangat perlu,”tutur Eni.

Kendati begitu, jika moratorium masih mandeg dan belum kejelasan pencabutannya, maka sousinya pemerintah daerah harus mendorong adanya pemekaran Kecamatan dan Desa guna menunjang pelayanan publik.

“Itu akan menjadi solusi dalam mendekatkan pelayanan. namun saya selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Barat sangat terbuka untuk menerima usul pemekaran disetiap Kabupaten/kota di Jawa Barat,” katanya.

Eni berharap untuk forum atau komite pemekaran di setiap daerah terus melakukan pengkajian dan analisis kelayakan pemekaran di daerah masing-masing. Sehingga nanti ketika moratorium dicabut sudah siap.

“Jadi itu, tentunya dengan syarat sudah memenuhi secara administrasi ataupun kajian terbentuknya pemerintahan daerah baru,” tutup Eni. (mg2/yan

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top