Ketua BAN S/M Bantah Tidak Transparan

Dia mengaku, selama ini dalam melakukan penilaian telah transparan. Sebab, sistem yang digunakan sekarang sudah terkoneksi dengan pemerintah pusat. Sehingga proses penilain bisa dilihat real time oleh sekolah.

Dia memaparkan, pada 2019 terdapat 9000 Sekolah mencakup SMA,SMK, MA, SMP, MTs dan SD,MI dan Sekolah Perjanjian Kerjasama (SPK) yang harus diakreditasi. Namun, dari jumlah itu baru 6000 sekolah yang terakreditasi.

’’Sekarang masih ada sisa 3000 sekolah yang belum melakukan akreditasi. Targetnya akhir 2019 sudah selesaikan semua,’’kata Udin ketika ditemui di Jabar Ekspres, Rabu, (11/9).

Dia menuturkan, tertundanya penyelesaiaan akredasi sekolah itu disebabkan keterbatasan anggaran. Meski anggara yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp33Miliar, jumlah itu dirasakan kurang memadai.

’’Dana itu untuk pengalokasian kegiatan kunjungan assesor dan untuk kebutuhan verifikasi,’’kata dia.

Udin Saud menjelaskan, sejak 2017 hingga sekarang, sudah ada perubahan sumber anggaran. Sebab, alokasi anggaran untuk BAN S/M bukan bersumber dari APBD lagi. Terlebih anggota BAN S/M sekarang sudah diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

’’Jadi penganggaran didapatkan oleh APBN, dasarnya kan perubahan dari Undang-undang dasar otonomi daerah,’’kata dia.

Udin Saud tidak menampik jika dilapangan ada asesor ikut bermain dalam penilaian dengan pihak sekolah. Hal ini melanggar norma kode etik. Sehingga, petugas asesor tersebut langsung diberikan sangsi tegas.

’’Asesor juga sering melakukan agreement atau make a deal kepada pihak sekolah atau kepala sekolah untuk meminta nilai bagus,”

Kendati begitu, ketika di lapangan, pihaknya tidak bisa mengontrol asesor. Sebab, petugas asesor sendiri tidak diberikan
Biaya operasional untuk monitoring dan verifikasi (monev).
Akan tetapi sebelum menjalankan tugas asesor sudah diberikan pelatihan dan pembekalan.

Dia mengatakan, pemberian biaya operasional untuk asesor dilakukan setelah adanya laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban masing asesor. Sehingga, untuk operasional asesor menggunakan uang pribadi.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya kongkalikong dan pihak sekolah, pihaknya juga mengirimkan surat edaran untuk kepala sekolah. Tujuannya jangan sampai berlebihan ketika menerima petugas asesor.

’’Kadang ini kan ada juga pihak sekolah yang menyuguhkan makanan, minuman dan lain-lain, inikan berlebihan,’’cetus dia.

Saud menegaskan, atas tindakan pelaggaran itu, dia mengaku sudah memberhentikan 60 an petugas asesor. Pelanggaran yang biasa dilakukan adalah melanggar etika sosial. Misalkan menekan pihak sekolah dan memanipulasi data dan fakta.

’’Ada juga pelanggaran etika ketika melaksanakan tugas seringkali bergaya seperti bos dan berani mengambil keputusan sendiri kepada pihak sekolah,’’kata dia.

Pelanggaran juga tidak semuanya terjadi dari petugas asesor. Sebab, pihak oknum pihak sekolah juga ikut bermain dengan harapan mendapatkan nilai akreditasi terbaik. Bahkan, ada juga sekolah melaporkan tidak sesuai dengan agreement.

Untuk menyelesaikan tugas tersebut, pihaknya telah menerima 150 asesor, 70 persen dari dosen dan 30 persen dari pengawas.

“Jadi urgensi akreditasi ini penting mengingat mutu sekolah tersebut, setiap lima tahun sekali harus diverifikasi, untuk menjamin mutu pendidikan berdasarkan instrumen,”

Saud menambahkan, sebelum diverifikasi pihak sekolah harus melengkapi instrumen melalui sistem informasi penilaian akreditasi sekolah berbasis web (Sispena), kemudian login ke data isian akreditasi.

Instrumen yang telah diisi oleh maka dikirim ke BAN Pusat, kemudian ditindaka lanjuti oleh BAN S/M Jabar untuk diklasifikasi sekolah mana saja yang belum menyelesaikan instrumen.

’’Dari 3000 an belum menyelesaikan Sispena, maka diimbaukan harus terakreditas, terutama bagi SMA dan SMK, sebab akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan bekerja,’’ pungkas dia. (mg2/yan)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top