Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

JAKARTA – Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih menggadaikan Surat Keputusan (SK) ke bank diprediksi akan terus terjadi. Besarnya biaya serta politik uang dalam pemilu, yang sudah menjadi rahasia umum, menjadi salah satu penyebabnya. Perlu ada terobosan agar kejadian serupa tidak terulang.

Sejumlah pengamat menilai jika hal tersebut tak pantas ditiru. Setelah menjabat, kemudian menggadaikan SK untuk utang ke bank dinilai hanya mencari keuntungan semata. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan, mereka yang menggadai dipastikan karena keterpaksaan.

Menurutnya, sistem politik yang masih liberal serta money politic yang sulit dihindari menjadi salah satu penyebabnya. “Utang selama masa kampanye perlu dibayar secepatnya. Salah satu jalan pintasnya menggadaikan SK. Tujuannya mendapatkan kucuran dana segar yang cepat. Ini fenomena yang sangat miris. Seharusnya mereka yang mencalonkan dan terpilih sudah selesai dengan urusan finansial,” kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Rabu (11/9).

Akademisi Universitas Islam Al Azhar ini menambahkan, rangkaian yang selalu terulang dan dinilai wajar ini perlu diperbaiki. Terlebih, tak ada larangan dari partai. Alasannya, peminjaman bersifat individual. Ke depan, partai politik diharapkan tidak pragmatis. “Selama ini partai juga pragmatis. Caleg jika tidak punya uang jangan maju. Seharusnya jangan seperti itu. Harus ada solusi dari partai agar dewan gadai SK tak terulang,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Menurutnya fenomena tersebut bisa terjadi karena tidak adanya sistem gotong royong dalam partai. Di partai pasti ada pengusaha, profesional, dan orang kaya. “Seharusnya mereka gotong royong dalam membantu kader yang dinilai kompeten tetapi tidak memiliki modal,” jelas Emrus.

Faktanya, caleg memilih utang agar memiliki modal maju dalam pemilu. Hal ini dinilai akan menjadi beban tersendiri setelah terpilih. Bukannya fokus menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi fokus membayar utang.

Pria yang menjabat Direktur Eksekutif Emrus Corner ini sepakat, jika biaya politik yang mahal serta penggunaan money politic menjadi penyebab wakil rakyat menggadaikan SK. Meskipun tidak menggunakan money politic, tetapi biaya politik saat kampanye sangat tinggi.

Dia menyarankan mereka yang nantinya maju dalam pemilu bisa memaksimalkan sosial media dalam berkampanye. Yang terpenting menghindari politik uang. Selain itu, partai politik juga harus terbuka dengan mereka yang kompeten, tetapi tidak punya modal politik.

Terpisah, anggota DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam yang belum lama dilantik mengatakan, tidak ada aturan spesifik dari partai yang mengatur hal tersebut. Menurutnya menggadaikan SK adalah hak pribadi. Hanya saja, dia menilai perlu ada pembagian. Mereka yang konsumtif ataupun mereka yang berinvestasi. “Jika gadai SK untuk membeli mobil baru itu konsumtif. Berbeda jika memang tujuannya investasi. Membeli tanah atau rumah. Setiap tahunnya, selalu ada kenaikan harga. Tentu saja investasi yang baik,” ujar kata Rusdi. (khf/fin/rh)

Fenomena Anggota Dewan Gadai SK
– Belum sebulan dilantik, anggota DPRD terpilih ramai-ramai gadai SK ke bank
– Pertama terjadi pada 2014 lalu, dewan terpilih juga pernah menggadaikan SK. Kini, periode 2019-2024, hal serupa terjadi lagi
– Besaran pinjaman bervariatif. Mulai Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar
– Penyebarannya hampir merata. Mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Lampung dan sejumlah wilayah lainnya
– Alasannya beragam. Mulai dari biaya sekolah, biaya kampanye, sampai membayar utang kampanye.
– Perlu ada perubahan sistem dari partai politik dalam mengusung kandidat
– Biaya politik yang besar hingga politik uang saat kampanye menjadi salah satu penyebab
– Gadai SK dinilai aib bagi sistem demokrasi Indonesia.

GRAFIS: Dhimas
Sumber: Diolah

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top