Vonis Penjara 5 Tahun, Irvan Rivano Muchtar Dicabut Hak Politiknya

OTT KORUPSI DANA PENDIDIKAN CIANJUR

BANDUNG – Sidang kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan terdakwa Bupati Nonaktif Cianjur Irvan Rivano Muchtar (IRM) memasuki babak akhir dengan keputusan vonis majelis hakim.

Sidang yang sempat tertunda itu, akhirnya dilaksanakan pada Senin (9/9/2019). Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menuntut IRM dengan hukuman delapan tahun penjara denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Irvan dinilai terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi DAK Kabupaten Cianjur dengan kerugian negara sebesar Rp 6,9 miliar.

JPU KPK menyatakan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi DAK pada tahun anggaran 2018 dengan modus memotong dana tersebut sebesar 7 persen dari 137 SMP di Kabupaten Cianjur.

Melalui amar putusan Ketua Majelis Hakim Daryanto pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis terdakwa Irvan Rivano Muchtar dengan pidana penjara selama 5 tahun.

Selain divonis penjara, Irvan diwajibkan membayar denda Rp 250 juta. Bila Irvan tak membayar, akan diganti dengan hukuman tambahan selama 3 bukan penjara.

“Menetapkan masa penahanan dikurangkan dengan hukuman sesuai yang dijatuhkan,” kata dia.

Hukuman terhadap Irvan lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa KPK. Irvan sebelumnya dituntut hukuman 8 tahun penjara oleh jaksa KPK.

Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim tidak mencabut hak politik Irvan. Padahal dalam tuntutan, jaksa KPK meminta hakim mencabut hak politik politisi NasDem itu.

Hakim juga menyebut hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan terhadap Irvan. Hal yang meringankan, menurut hakim, Irvan tidak menikmati hasil korupsi, masih berusia muda, dan bersikap sopan selama persidangan.

“Untuk hal yang memberatkan, terdakwa Irvan Rivano Muchtar tidak mendukung program pemerintah, mencederai citra pendidikan Kabupaten Cianjur, dan tidak memberi contoh yang baik,” kata hakim.

Atas putusan tersebut, baik Irvan maupun jaksa KPK menyatakan pikir-pikir. Kedua pihak diberi waktu satu pekan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober 2018. Saat itu, KPK menyita barang bukti uang Rp 1,5 miliar dari dalam mobil Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi.

Dalam dakwaan jaksa KPK, Irvan Rivano Muchtar meraup Rp 6,9 miliar dari hasil memeras Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 137 kepala SMP di Kabupaten Cianjur. Sebelum pencairan DAK, Irvan minta uang muka.

Putusan terhadap IRM ini sangat dinanti nantikan masyarakat Cianjur, termasuk oleh wakil bupati Cianjur Herman Suherman yang telah lebih dari masa “idah” menjabat sebagai Plt Bupati.

Seiring dengan inkrahnya perkara, tongkat definitif kepemimpinan Cianjur secara estafet, dipastikan akan jatuh ke tangan Herman Suherman yang menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Cianjur akan diteruskan olehnya.

Ada catatan unik dalam perjalanan kasus ini, dimana Jadwal sidang agenda putusan untuk IRM yang semula akan diputuskan dua minggu lalu akhirnya diputuskan pada anggka serba 9.

Atau tepatnya tanggal 9 bulan 9 tahun 2019. Bahkan, ketika operasi tangkap tanggan (OTT) secara kebetulan terjadi pada Rabu tanggal 12 bulan 12 tahun 2018.(bbs/yan).

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top