Satu Tahun Jabar Juara: Tanam Gagasan, Bangun Pondasi

PROVINSI Jawa Barat adalah salah satu pemerintah daerah dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk nomor tiga terbesar di Indonesia. Kebutuhan masyarakat yang begitu dinamis, tingginya tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga pesatnya pekembangan teknologi komunikasi dan informasi, menuntut perbaikan di semua sektor pembangunan.

Di sisi lain, tidak bisa dipungkuri, ruang gerak birokrasi pemerintahan masih relatif terbatas. Ada sekat-sekat yang membuat roda pemerintahan dan pembangunan Pemdaprov Jawa Barat berjalan lamban.

Pelantikan Ridwan Kamil dan Uu Rhuzanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 5 September 2018 tidak hanya memunculkan optimisme dan harapan tinggi, juga menghadirkan banyak gagasan segar dan beragam terobosan inovatif.

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat saat ini berpandangan, upaya mendobrak kebekuan dan lambannya kegiatan pembangunan akibat permasalahan birokrasi harus dihilangkan dengan menerapkan model dinamic government (pemerintahan dinamis) atau yang juga dikenal dengan sebutan government 3.0.

Birokrasi Dinamis sendiri merupakan pola pembangunan yang kolaboratif yang memungkinkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, di luar Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam setiap proses pembangunan. Birokrasi Dinamis sejatinya bukan konsep baru. Akan tetapi istilah ini mungkin masih terdengar asing di Indonesia yang umumnya masih menerapkan Government 2.0 atau Birokrasi Performa berbasis penghargaan dan hukuman – reward and punishment.

Selain pengejawantahan Birokrasi Dinamis dalam pengelolaan pemerintahan, Pemdaprov Jawa Barat juga mempraktikan konsep Penthahelix denggan menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media), dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau kerap disapa Kang Emil, meski kelima unsur pentahelix ini memiliki peran yang berbeda, namun keterlibatan lima unsur ini menjadikan kebijakan dan realisasi program-program pembangunan di Jawa Barat berjalan lebih efektif dan efisien. Visi Jawa Barat Juara Lahir Batin pun dapat lebih cepat terwujud.

”Penerapan konsep pentahelix memungkinan terjadinya percepatan pembangunan. Ada banyak gagasan-gagasan baru, termasuk program pembangunan di desa yang dibantu sektor perbankan. Selain gagasan, juga ada sumbangan berupa DED (Detail Engineering Design) untuk pembangunan infrastruktur,” kata Emil di Gedung Pakuan.

Penerapan Birokrasi Dinamis tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berjalan lebih cepat, juga menghadirkan sumber-sumber anggaran pembangunan yang semakin banyak. Selain bergantung pada tiga anggaran negara yang meliputi APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN, Pemdaprov Jawa Barat memanfaatkan lima sumber anggaran lain.

Lima sumber anggaran tersebut meliputi KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Pemdaprov Jawa Barat menyebut beragam sumber pemasukan ini dengan Delapan Pintu Anggaran.

Selain inovasi di bidang pembiayaan pembangunan, terobosan Pemdaprov Jawa Barat saat ini juga tertuju pada peningkatan pelayanan publik, yang salah satunya dikebut melalui penerapan Digital Government. Artinya, Pemdaprov Jawa Barat mulai merancang sistem digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik dan cepat.

”(Layanan pemerintahan digital) ini, salah satunya untuk menjawab permasalahan birokrasi yang dihadapi, Pemdaprov Jawa Barat mendirikan Jabar Digital Service yang akan menghadirkan beragam aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pembangunan, Jumlah aplikasi akan sebanyak jumlah permasalahan yang ada (di Jawa Barat)” ungkap Emil.

 Reformasi Birokrasi

Sejumlah terobosan yang diterapkan Pemdaprov Jawa Barat mencuatkan pertanyaan, bagaimana Pemdaprov Jawa Barat menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar konsep-konsep yang terdengar baru di Indonesia ini dapat berjalan sebagaimana mestinya? Jawabannya, reformasi birokrasi.

Setidaknya, ada empat langkah yang telah dan tengah dilakukan Pemdaprov Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas SDM. Pertama, menyesuaikan organisasi pemerintahan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019, agar target yang tertera dalam RPJMD dapat direalisasikan.

Kedua, ketatalaksanaan. Artinya, semua kegiatan yang dilakukan harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Jika ada kegiatan yang telah mempunyai SOP, maka SOP-nya mesti dievaluasi. Bagaimanapun, SOP harus disesuaikan dengan aturan dan target yang ingin dicapai Pemdaprov Jawa Barat.

Ketiga, penataan undang-undang yang umumnya kerap dilupakan oleh instansi pemerintahan. Padahal, UU itu bersifat dinamis. Jika ada perubahan, maka semua struktur organisasi berubah dan mesti disesuaikan. Untuk tahap ini, Pemdaprov Jawa Barat masih melakukan evaluasi.

Keempat, terkait pengelolaan SDM. Pemdaprov Jawa Barat sekarang ini mempunyai instrumen baru dalam penempatan jabatan, yaitu mengukur kompetensi pegawai, sehingga kapabilitas dan posisi yang ditempati sejalan. Ini sesuai kredo, ASN yang tepat di posisi yang sesuai atau the right man on the right place.

Rotasi dan mutasi pejabat Eselon III di lingkungan Pemdaprov Jabar pada 1 Juli 2019 menjadi salah satu bukti. Saat itu, Emil memastikan, rotasi dan mutasi telah melalui pertimbangan matang dan prosesnya berlangsung secara objektif. Sebab, kata dia, tujuan dari rotasi dan mutasi adalah mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat.

”Agar rotasi mutasi dapat dilakukan secara objektif, Pemdaprov Jawa Barat memperkenalkan metode baru yang bernama peer-review di mana sesama kolega boleh mengomentari eksistensi koleganya. Bawahan menilai atasan. Atasan ke bawahan. Kolega dari samping kiri ataupun samping kanan,” katanya.

Senada dengan Kang Emil, Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum atau Kang Uu, mengaku selama setahun memimpin Jawa Barat, banyak pelajaran yang didapatnya, terutama dalam hal berkomunikasi yang semakin terbangun dengan Gubernur, para kepala dinas dan masyarakat.

Dia juga semakin memahami peta masyarakat Jawa Barat yang memiliki beragam perbedaan dalam hal komunikasi dan budaya, khususnya di antara warga Jawa Barat di kawasan Priangan Timur, Pantura, Bandung Raya yang semakin memperkaya wawasan dan pemahamannya terkait berbagai permasalahan yang ada di Jawa Barat.

Menurut Kang Uu, dia dan dan Kang Emil sudah menjalankan beragam program untuk mewujudkan visi Jabar Juara Lahir Batin. ”Alhamdulillah, selama satu tahun ini, kami sudah banyak melangkah, meski belum semua program dapat terwujud, namun hasilnya sudah banyamk dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

”Banyak program yang sudah dikerjakan, ada banyak perubahan selama satu tahun RINDU memimpin Jawa Barat, meski belum sempurna. Program yang dijanjikan dalam kampanye pun sudah terwujud. Di antaranya Kredit Mesra, One Pesantren One Product, memang belum sempurna, dan butuh waktu. Tapi progresnya sudah luar biasa,” ungkapnya.

Selain dengan Pentahelix, Kang Uu juga terus membangun komunikasi dengan kalangan ulama, agar tak hanya pembangunan fisik, pembangunan mental dan upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan juga berjalan seiring dengan dukungan para ulama.

Pada tahun kedua kepemimpinan RINDU, menurut Kang Uu, RINDU akan fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan. Salah satunya dengan mendorong agar para pemuda di Jawa Barat terus bergerak dan membuat perubahan.

”Anak muda Jawa Barat harus senantiasa aktif, bergerak, dan tidak diam, berkarya di segala bidang, sehingga usia produktif yang mereka miliki dapat disalurkan kepada kegiatan positif dalam upaya menghadirkan Jabar Juara Lahir Batin,” tegasnya

Sekarang Masa Menanam, Akan Ada Saat Menuai Hasil

Meski beragam terobosan sudah dilakukan, Pemdaprov Jabar masih mempunyai banyak pekerjaan rumah (PR). Contohnya penerapan Birokrasi Dinamis. Pemdaprov Jabar harus menginventarisir peraturan dan regulasi yang dinilai merugikan masyarakat. Kemudian, harmonisasi peraturan juga perlu dilakukan agar pembangunan tidak terhambat.

Penting pula mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas pembangunan sebagai katalisator penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Deretan PR itu belum termasuk re-organisasi dan reformasi remunerasi dan penggajian. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 50 juta jiwa, pola pembangunan tidak dapat dilakukan secara biasa-biasa saja. Mesti ada inovasi dan kolaborasi.

Memastikan kesejahteraan penduduk sebanyak itu tentu bukan perkara mudah. Namun, Pemdaprov Jabar telah menggagas beragam terobosan, inovasi, dan kolaborasi, untuk menyelesaikannya. Hanya saja, Pemdaprov Jabar perlu waktu untuk menuai apa yang telah dilakukan.

Menurut Kang Emil, apa yang telah dilakukan Pemdaprov Jabar dalam satu tahun belakan akan dirasakan semua lapisan masyarakat pada tahun ketiga masa kepemimpinannya atau pada 2021.

”Kami baru bisa menuai apa yang sekarang dikerjakan, nanti dua tahun lagi. Gagasan dan terobosan baru kami tanam, nanti kita tuai bersama-sama,” ucapnya.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top