Pilkades Jangan Sampai Ada Gesekan

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum

CIMAHI – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan berlangsung serentak pada tahun ini harus berlangsung damai tanpa ekses.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, sejumlah kabupaten di Jawa Barat bakal melaksanakan Pemilihan Pilkades. Sehingga, pelaksanaannya harus aman dan sukses.

’’Saya ingin Pilkades di Jawa Barat ini aman dan tentram, sukses tanpa ekses,’’ jelas Uu kepada Jabar Ekpres ketika ditemui usai penutupan Diklat kepala desa pada Pendidikan dan Latihan (Diklat) Tata Kelola Pemerintahan Desa Gelombang IV Angkatan IX-XI di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat, Jln. Kolonel Masturi, Rabu (28/8).

Dia meminta kepada semua kontestan atau para calon kepala desa hingga tim sukses saling menjaga kekondusifan. Jangan sampai, kata dia, ada aksi-aksi yang bisa menimbulkan perpecahan antar masyarakat. Apalagi sampai menggunakan isu Suku Agama Ras Antargolongan (SARA).

“Jujur dan adil setiap Pilkades itu wajib dilakukan. Sampaikan program apa yang  kepada masyarakat dan masyarakat jangan terpancing dengan tindakan tim sukses yang menjelekan orang lain,’’ ujar Uu.

Dia meminta kepada seluruh panitia Pilkades dan unsur desa di seluruh Jawa Barat agar tidak berpihak kepada salah satu calon alias harus bersikap netral. Sebab, sedikit saja ada keberpihakan kepada salah satu calon, maka akan terjadi gejolak. Apalagi hal itu diketahui oleh orang banyak.

Uu mengaku heran, di Kabupaten Tasikmalaya dan daerah lainnya kebanyak kepala desa dijabat secara turun temurun. Bahkan, 80 persen Kades memiliki hubungan trah keluarga.

’’ Ini seperti dinasti politik tingkat desa dari mulai anaknya, bapaknya, aki-nya (kakek),’’ cetus Uu.

Kendati begitu, di zaman sekarang kepala desa lebih banyak berasal dari kalangan masyarakat umum. Tidak seperti dulu yang banyak di dominasi mantan Pegawai Negeri Sipil, atau Purnawirawan TNI/Polri.

Untuk itu Diklat ini sangat penting bagi kepala desa. Sebab selain soal pemahaman kebangsaan, dalam pelatihan ini diberikan pengetahuan juga tentang tata cara mengelola manajemen pemerintahan dan keuangan.

Apalagi saat ini, ungkapnya, setiap desa di kabupaten-kota se-Jawa Barat mengelola berbagai sumber bantuan dari berbagai tingkatan. Seperti dari pemerintah pusat ada dana desa, kemudian dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah pun ada sokongan dana.

“Kalau tidak dikuatkan dengan keilmuan manajemen pemerintahan dan kepemimpinan, kami khawatir anugrah menjadi musibah,” ujar Uu.

Acara itu diikuti oleh Kades dari enam Kabupaten, yakni Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang. Kegiatan Diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa tahun ini akan dilaksanakan sampai angkatan XIII dengan jumlah perangkatan 30 orang. Jumlah total peserta Angkatan I-VII sebanyak 270 Kades.

Sementara itu, Kepala BPSDM Jabar Muhamad Solihin mengatakan, tujuan diadakannya diklat untuk Kades guna mewujudkan visi Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Selain itu, Kades diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar merealisasikan program unggulan yang bernama Desa Juara.

“Oleh karena itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat berkewajiban melaksanakan pengembangan kompetensi bagi para Kepala Desa, melalui Diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa ini,” kata Solihin.

Solihin pun menjelaskan, materi yang diberikan dalam diklat terdiri dari Kepemimpinan Visioner Kepala Desa, Pelayanan Prima dan Etika Publik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Tata Ruang Desa, Pengembangan UMKM di Desa, Pemetaan Potensi Desa, Pendidikan Antikorupsi, Pembinaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Desa, Inovasi Desa dan One Village One Company, Teknologi Digital dan Kolaborasi bagi Percepatan Pembangunan Desa, Sharing dan Benchmark ke desa-desa unggulan, serta pembuatan rencana tindak lanjut.

Peserta Diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa melaksanakan kegiatan belajar di kelas selama empat hari. Selain itu, peserta mengunjungi desa-desa unggulan yang ada di Jawa Tengah selama tiga hari, yakni ke Desa Ponggok.

Kades Ponggok sendiri mampu mengubah desanya dari desa miskin menjadi desa mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta yang mengelola wisata Umbul Ponggok, Toko Desa, Ponggok Ciblon, dan budidaya perikanan dengan pendapatan Rp16 miliar per tahun.

“Diharapkan peserta mendapatkan inspirasi dan dapat menerapkan apa yang didapat dari benchmark di desanya,” ucap Solihin.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top