Ibu Kota Pindah, Jabar Kena Dampak

BANDUNG – Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan berdampak signifikan bagi provinsi Jawa Barat. Sebab, Jabar selama ini dikenal sebagai provinsi penyangga ibu kota.

Pengamat Kebijakan Kota, Frans Ari Prasetyo mengatakan, rencana pindahnya ibu kota negara ke Penajam Paser atau Kutai Kertanegara akan sangat mempengaruhi berbagai tatanan di Jabar.

Dia menilai, Jabar merupakan provinsi penopang kebutuhan Jakarta selama menjadi pusat negara. Sehingga, pemindahan ini bukan tugas mudah. Sebab dibutuhkan benchmark yang tepat.

’’Sudah tentu rencana presiden tersebut menimbulkan pro kontra, terutama karena pemindahan ibu kota akan berdampak bagi masyarakat luas. Salah satunya Jawa Barat,’’kata dia.

Dia menilai,  Jabar sebenarnya memiliki rencana jangka panjang dalam pembangunan diberbagai bidang. Salah satunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuat kota-kota metropolitan baru.

’’ Ini kan tercatat pada Peraturan Darah Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat,’’kata dia.

Untuk itu, salah satu dampak yang akan dirasakan Jabar adalah distribusi dan mobilitas barang dan jasa, termasuk SDM, serta berbagai kebijakan pemerintahan harus disesuaikan.

Frans mengatakan, Perda Nomor 12 Tahun 2014 itu sebenarnya punya rencana mulia. Sebab, dalam dunia ekonomi, trickle down effect merupakan istilah yang digunakan untuk menjuluki efek yang lahir bagi kegiatan ekonomi lingkup kecil dari kegiatan ekonomi dengan skala yang lebih besar.

keputusan pemerintah dalam memindahkan ibu kota hanya akan menguntungkan regional ibu kota anyar. Sebaliknya, Jakarta yang melepas gelar ibu kota, juga Jawa Barat sebagai daerah penunjangnya, justru akan dirugikan.

Khusus untuk Jawa Barat, daerah Bodekapur dan Bandung Raya akan menjadi kawasan yang paling terdampak. Pasalnya, sejauh ini aktivitas masyarakat Bodekapur dan Bandung Raya punya hubungan erat dengan geliat ekonomi Jakarta.

Dengan begitu, berpotensi besar menimbulkan high cost baru bagi daerah-daerah lain, terutama untuk Jawa Barat yang kadung selama ini memiliki koneksi erat dan cukup tergantung secara politik dan ekonomi dengan ibu kota.

’’Akan ada perubahan drastis dari itu semua,” tutur dia.

Frans menambahkan, pemindahan ibu kota adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola Jakarta. Sehingga mengalami degradasi lingkungan dan sosial.

Misalnya, fisik kota Jakarta yang melemah, polusi, kemacetan, kerusakan sumber air tanah, hingga pembangunan tanpa kontrol yang baik.

’’Ini menjadi bukti bahwa fungsi pemerintah dan perencana kota tidak berjalan dengan baik, sehingga membuat kondisi Jakarta mengkhawatirkan,’’kata dia.

Frans khawatir pemindahan ibu kota tersebut hanya akan menimbulkan degradasi lingkungan yang baru di daerah Kalimantan. Sehingga, keberadaan ekosistem di Kalimantan harus terlindungi.

“Ini seolah pemerintah ingin kabur dari apa yang telah dilakukan di Jawa, khususnya Jakarta, Kalimantan lebih memiliki kekayaan alam yang melimpah hingga layak dianggap sebagai paru-paru dunia,’’ucap dia.

Sementara itu berdasarkan hasil survey Kedai Kopi warga mayoritas warga Jakarta menyatakan tidak setuju dengan pindahnya ibu kota dengan nilai 95,7 persen.

Survei dilakukan pada 14-21 Agustus 2019. Penduduk DKI Jakarta tentu yang paling terdampak dari rencana perpindahan itu.

“Sehingga tidak heran jika mereka paling banyak yang tidak setuju. Jumlahnya 95,7 persen responden dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota,” ujar Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Wibowo di Jakarta, Selasa (27/8).

Sementara 48,1 persen responden dari Pulau Kalimantan setuju terhadap rencana tersebut. Responden dari Pulau Sulawesi sebanyak 68,1 persen sepakat ibu kota pindah.

Menurut Kunto, belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota serta minimnya informasi dari pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kepindahan Ibu kota memicu reaksi negatif penduduk Jakarta.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menambahkan pengumuman lokasi baru ibu kota Indonesia di Kaltim hanya akan menjadi wacana jika tanpa persetujuan DPR RI.

Ada tiga alasan mengapa Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia yang baru. Pertama, ingin cepat memberikan legacy kepada Indonesia.

Kedua, sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini. Terlebih melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang di atas 50 persen.

Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibu kota yang sudah lengkap dan menyeluruh.

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota ini sudah baik. Namun proses yang ada harus dikomunikasikan dengan rakyat. Hal ini dinilai penting agar tidak terkesan terburu-buru.

“Alasan utamanya harus disampaikan. Kenapa ibu kota harus segera pindah. Sehingga masyarakat Jakarta, Kaltim, dan rakyat Indonesia juga bersiap,” imbuhnya. (mg2/fin/yan)

Alasan Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur

Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Alasannya:

  1. 1. Minim risiko bencana. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor.
  2. 2 Lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia.
  3. Berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang. Yakni Balikpapan dan Samarinda.
  4. Memiliki infrastruktur lumayan lengkap dan kelima tersedia lahan dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare

Skema Pembiayaan
– APBN untuk pembangunan Istana Negara, Bangunan Strategis TNI/Polri, Pengadaan Lahan dan ruang terbuka hijau
– BUMN untuk peningakatan Bandara dan pelabuhan
– Kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur utama sarana pendidikan, kesehatan, lembaga pemasyarakatan dan sarana penunjang lainnya.
– Swasta untuk pembangunan perguruan tinggi, kesehatan dan science technopark

Kebutuhan Biaya
Pemindahan Ibu koya diprediksi membutuhkan anggaran Rp 466 triliun

Rinciannya:
– Gedung Legislatif
– Gedung Yudikatif
– Gedung Eksekutif
– Istana dan bangunan strategis
– Rumah Dinas
– Sarana Pendidikan
– Sarana Perguruan tinggi
– Sarana Kesehatan
– Lembaga Pemasyarakatan

GRAFIS: Dhimas
Sumber: Diolah

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top