Dukung Ibu Kota Pindah

IKON IBUKOTA JAKARTA: Taman monumen tugu Monas menjadi tempat favorit warga Jakarta untuk bertamasya. Tampak anak kecil sedang asyik bermain bola dengan didampingi pihak keluarga yang duduk-duduk direrumputan.

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik rencana pindahnya ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Dia meyakini, rencana pindahnya ibukota ke provinsi Kaltim sudah melalui perencanaan dan pertimbangan yang matang.
Bahkan, rencananya, luas lahan yang disiapkan seluas 250 ribu hektare.

Dia menilai, perencanaan lahan yang disediakan pemerintah dengan luas 250 ribu hektar terlalu besar dan kurang tepat. Sebab, sebagai seorang arsitek komposisi lahan seluas itu terlalu luas untuk penduduk Kaltim yang hanya 1,5 juta jiwa.

Dia menuturkan, perpindahan ibu kota negara sebetulnya pernah dilakukan oleh negara-negara lain di dunia. Akan tetapi, karena lahan terlalu luas, banyak penduduknya yang tidak kerasan tinggal di ibukota baru.

“Ibukota di dunia banyak mengalami kesalahan, contohnya, ibukota Brazil, Brazilia, tanah terlalu luas sampai sekarang penduduknya tidak betah dan lain sebagainya, di Myanmar juga begitu,” tuturnya.

Menurut Emil, ibukota yang ideal dan bisa menjadi referensi adalah Washington DC Amerika. Yang mana luasnya sekira 17 ribu hektare saja dengan jumlah penduduknya 700 ribu.

’’Washington DC rasionya 700:1700, mereka bisa berjalan kaki. Pendudukan di kota itu butuh jarak dekat dalam melakukan aktivitas,’’ ucapnya.

Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya mengatakan, desain dan rencana pemindahan ibu kota negara sebenaranya sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Alasanya pemindahan Ibu Kota lebih karena pemeratan ekonomi, dan mengurangi beban Jakarta.

“Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers mengenai lokasi pemindahan ibu kota, di Istana Negara, Jakarta, kemarin (26/8).

Menurutnya, ada sejumlah alasan perlunya pemindahan ibu kota negara itu. Pertama, Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” ujar Jokowi.

“Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan, tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” jelasnya.

Karena itulah, setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, menurut Presiden, kesimpulannya bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Ditegaskan Presiden, pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Presiden juga memastikan, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

Dan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp 571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berharap pada akhir tahun 2020, ibu kota baru sudah mulai dilakukan konstruksi. Paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dilakukan.

“Tentunya 2020, tahun depan, ini adalah fase persiapan sampai finalnya, maksudnya persiapan itu sudah selesai di tahun 2020 baik itu dari masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai kepada kemudian dasar Perundang-undangannya terutama RUU-nya, dan juga kemudian kita menyiapkan apakah penyiapan lahan sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020,” kata Bambang.

Dengan demikian, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas, 2020 akhir kita sudah mulai konstruksi, dan diharapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, dan proses pemindahannya tentunya ada tahapannya.
“Tapi 2024 adalah istilahnya masa paling telat, paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan,” tegasnya.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top