Bamsoet Unsur TNI, Airlangga Birokrat DPP Golkar Minta Pengamanan Polisi 24 Jam

JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan digelar pada Desember 2019 mendatang. Lebih dari satu calon ketua umum (caketum) dipastikan akan ambil bagian dalam persaingan perebutan pucuk pimpinan Partai Golkar.

“Setelah Bambang Soesatyo (Bamsoet) diterima Presiden Jokowi, sinyal kuatnya adalah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dipastikan diikuti lebih dari satu calon ketua umum. Karena sebelumnya, muncul isu bahwa Munas akan diwarnai calon tunggal,” kata mantan Wasekjen DPP Partai Golkar, Lalu Mara Satriawangsa di Jakarta, Rabu (17/7).

Dia menilai pertemuan antara Jokowi dan dan Bambang Soesatyo (beberapa waktu lalu berkaitan dengan rencana Munas Golkar. Sejauh ini baru ada dua kandidat calon. Yakni Airlangga Hartarto, petahana Ketum Golkar, dan Bambang Soesatyo. Lalu Mara meyakini kemungkinan munas berlangsung secara aklamasi. Munas Golkar memilih langsung ketum sesuai dengan AD/ART partai. “Pemilihan secara langsung diikuti pemilik suara. Yaitu DPD II, DPD I, serta ormas yang mendirikan dan didirikan,” imbuhnya.

Sampai saat ini, belum ada jadwal Rapimnas untuk menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan munas. Rapat pleno harian juga belum diselenggarakan. Namun, menurutnya, Munas Golkar bisa dipastikan berlangsung pada Desember 2019 sesuai dengan saran Dewan Pembina. “Yang menarik, Bambang Soesatyo ini berasal dari unsur keluarga ABRI (TNI). Sementara Airlangga unsur birokrat,” paparnya.

Pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia, Silvanus Alvin mengatakan langkah politisi Golkar Bambang Soesatyo diuntungkan oleh rasa nyaman Jokowi terhadap dirinya. “Untuk saat ini posisi Bamsoet memang berada di atas angin. Karena ada efek positif pasca-pertemuannya dengan Jokowi, kata Alvin di Jakarta, Rabu (17/7).

Jokowi kerap menyampaikan pesan politik yang tersirat. Durasi pertemuan antara Jokowi dengan Bambang Soesatyo yang lebih lama dibandingkan pertemuan Jokowi dengan Airlangga Hartarto. “Pertemuan Jokowi dengan Bambang ini menunjukkan Presiden Terpilih 2019-2024 itu nyaman dengan Bambang. Bila pertemuan hanya sebentar, ya dapat diartikan kurang nyaman. Apalagi Jokowi ini tipe politisi yang mengedepankan kerja, kerja dan kerja. Sehingga waktu itu sangat berharga,” paparnya.

Sedangkan untuk Airlangga, lanjut Alvin, posisinya diuntungkan karena saat ini merupakan Ketua Umum petahana. Meskipun begitu, posisi Airlangga maupun Bambang Soesatyo belum aman. Keduanya harus meyakinkan pemilik hak suara untuk bisa terpilih dalam Munas.

Sementara itu, DPP Partai Golkar meminta pengamanan kepada Polres Metro Jakarta Barat. Pengamanan tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di Sekretariat DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat.

Surat tertanggal 12 Juli 2019 itu ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Kurniawan. Surat ditandatangani oleh Sekjen DPP Golkar, Lodewijk F. Paulus dan Ketua Korbid Kepartaian, Ibnu Munzir. Dalam suratnya, Golkar meminta agar dilakukan pengamanan selama 24 jam dengan jumlah personil satu Satuan Setingkat Regu (SSR) berjumlah 10 orang.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily membenarkan DPP minta pengamanan kepada polisi. Menurutnya, pengamanan tersebut biasa dilakukan oleh Golkar apabila ada aktivitas di DPP. Jumlah personil polisi yang disiagakan tidak terlalu besar. “Tidak perlu dibesar-besarkan. Biasa saja. DPP Partai Golkar kalau ada aktivitas selalu meminta pengamanan ke polisi. Ini biasa dilakukan Golkar jika di DPP ada kegiatan,” ucap Ace.(rh/fin)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top