Media ‘Israel’ Ungkap Detail ‘Dokumen’ Kesepakatan Abad Ini

Presiden AS Donald Trump memindahkan Kedubes AS ke Baitul Maqdis pada Mei 2018. Foto: AFP

JALUR GAZA : Surat kabar ‘Israel’ Israel Hayom pekan lalu membocorkan detail dokumen yang diduga merupakan bagian dari “Kesepakatan Abad Ini” Donald Trump, yang beredar di kalangan pejabat di Kementerian Urusan Luar ‘Israel’.

Amerika Serikat menyatakan akan mengungkap kesepakatan itu setelah bulan suci Ramadhan berakhir pada awal Juni.

Middle East Eye tidak dapat memverifikasi secara independen konten dokumen yang bocor itu karena sumbernya tidak disebutkan.

Israel Hayom –surat kabar yang dekat dengan Benyamin Netanyahu itu– memberitakan bahwa beberapa syarat dalam dokumen itu telah disebutkan oleh penasihat Timur Tengah dan menantu Presiden Trump, Jared Kushner, dan penasihatnya tentang ‘Israel’, Jason Greenblatt, dalam pembicaraan informal mereka dengan para pejabat ‘Israel’.

Menurut dokumen yang bocor itu, Kesepakatan Abad Ini akan ditandatangani oleh tiga pihak: ‘Israel’, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan gerakan perlawanan Islam Hamas yang menguasai Jalur Gaza yang terblokade.

Sebuah negara Palestina bernama “Palestina Baru” akan didirikan di tanah Tepi Barat terjajah dan Jalur Gaza yang sekarang setelah penandatanganan perjanjian. Pemilihan umum akan diselenggarakan setelah satu tahun dan ‘Israel’ akan mulai membebaskan para tawanan Palestina secara bertahap setelah lewat tiga tahun.

Nasib Baitul Maqdis

Mengenai nasib Baitul Maqdis –yang diklaim pemerintahan Trump sebagai ibukota ‘Israel’ pada Desember 2017 dan ia memindahkan kedutaan AS pada Mei 2018– dokumen itu menyatakan kota suci itu akan tetap tidak terbagi, tetapi tanggung jawab akan dibagi antara ‘Israel’ dan “Palestina Baru” – dengan ‘Israel’ memegang kekuasaan umum.

Penduduk Palestina di Baitul Maqdis akan menjadi warga negara Palestina, tapi pemerintah kota ‘Israel’ di Baitul Maqdis akan tetap bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan tanah tersebut. “Palestina Baru” akan membayar pajak kepada pemerintah kota ‘Israel’ dan sebagai gantinya akan bertanggung jawab atas pendidikan bagi warga Palestina di kota itu.

Populasi warga Palestina di Baitul Maqdis diperkirakan berjumlah sekitar 435.000. Warga Baitul Maqdis Palestina saat ini memiliki dokumen tempat tinggal permanen –yang dapat dicabut ‘Israel’ jika mereka tinggal di luar kota untuk jangka waktu tertentu– dan tidak memenuhi syarat untuk hak kewarganegaraan apa pun.

Sejak 1967, warga Palestina memboikot pemilihan pemerintah kota karena mereka melihatnya sebagai bagian hakiki dari penjajahan ‘Israel’ atas kota itu.

Kesepakatan Abad Ini akan mempertahankan status quo dari tempat-tempat suci di kota itu, dan warga Yahudi ‘Israel’ tidak akan diizinkan untuk membeli rumah-rumah warga Palestina dan begitu juga sebaliknya.

Sementara itu, permukiman Yahudi di Tepi Barat –yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional– secara resmi akan diakui sebagai bagian dari ‘Israel’.

Jalur Gaza

Menurut dokumen itu, Mesir akan menawarkan tanah di dekat Jalur Gaza bagi negara “Palestina Baru” untuk membangun bandara, pabrik serta berfungsi untuk sektor komersial dan pertanian, namun tidak mengizinkan warga Palestina tinggal di tanah ini.

Tanah Mesir yang akan dimasukkan dalam kesepakatan akan ditentukan di kemudian hari. Bagian dari perjanjian ini akan diimplementasikan dalam waktu lima tahun setelah penandatanganannya.

Sebuah jalan raya akan dibangun 30 meter di atas tanah di seluruh ‘Israel’ untuk menghubungkan Jalur Gaza yang sekarang terisolasi dan Tepi Barat. China akan membayar 50 persen dari biayanya; Korea Selatan, Australia, Kanada, Amerika Serikat dan Uni Eropa masing-masing akan membayar 10 persen.

Dokumen yang bocor itu menunjukkan bahwa AS, Uni Eropa dan negara-negara Teluk yang tidak disebutkan namanya akan mendanai dan mensponsori kesepakatan itu, menghabiskan total 30 miliar dolar – atau 6 miliar dolar per tahun – selama rentang lima tahun untuk mendanai proyek-proyek di “Palestina Baru”.

Menurut dokumen itu, AS akan membayar 20 persen dari biaya untuk proyek-proyek seperti itu, atau 1,2 miliar dolar per tahun, Uni Eropa 10 persen, sementara negara-negara Teluk yang tidak disebutkan namanya akan mendanai bagian terbesar: 70 persen.

Sebagai perbandingan, AS saat ini memberikan bantuan militer ‘Israel’ sebesar 3,8 miliar dolar per tahun sebagai bagian dari kesepakatan sepuluh tahun yang memecahkan rekor, yang ditandatangani pada tahun 2016.

“Palestina Baru” tidak akan diizinkan membentuk militer, hanya boleh kepolisian. Sebuah perjanjian perlindungan akan ditandatangani antara ‘Israel’ dan “Palestina Baru” yang menyatakan bahwa negara yang masih baru itu akan membayar ‘Israel’ untuk melindunginya dari serangan asing yang mungkin terjadi. Negara-negara Arab juga akan berkontribusi pada pembayaran kepada ‘Israel’ dengan imbalan perlindungan Palestina Baru jika diperlukan.

Hukuman dan Uang

Setelah kesepakatan ditandatangani, Hamas –partai yang berkuasa secara de facto di Gaza dan gerakan perlawanan Palestina bersenjata yang utama– harus menyerahkan semua senjatanya, termasuk senjata pribadi, kepada otoritas Mesir. Tokoh-tokoh Hamas akan diberi ganti rugi sebagai imbalan atas senjata mereka dan diberi gaji bulanan oleh negara-negara Arab.

Perbatasan Jalur Gaza akan dibuka kembali untuk perdagangan dengan dunia luar melalui terminal dan penyeberangan ‘Israel’. Sampai pelabuhan dan bandara dibangun di atas tanah Palestina, warga Palestina dapat menggunakan bandara dan pelabuhan ‘Israel’.

Dokumen yang bocor itu menyatakan bahwa PLO dan Hamas akan menghadapi “hukuman” jika mereka menolak untuk menandatangani Kesepakatan Abad Ini. Dokumen itu mengungkapkan bahwa AS akan berhenti mendanai setiap dan semua proyek yang menguntungkan Palestina dan akan meminta pihak lain untuk melakukannya.

AS telah memangkas semua pendanaannya ke badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, tahun lalu dan juga telah menghentikan pendanaan untuk rumah sakit Palestina di Baitul Maqdis.

Jika PLO menandatangani perjanjian, tetapi Hamas dan Jihad Islam menolak, perang akan diluncurkan pada dua organisasi yang berbasis di Gaza itu, dan AS akan mendukung penuh ‘Israel’, demikian isi dokumen itu.

Menurut dokumen itu, jika ‘Israel’ menolak menandatangani Kesepakatan Abad Ini maka AS akan menghentikan dukungan keuangan.*

Sumber : Sahabat Al-Aqsha

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top