Di Bandung, BI Sulsel Gelar Diskusi Efektifitas Implementasi Perda Produk Barang Higienis dan Halal

Tim perumus peraturan daerah (Perda) produk barang higienis dan halal Provinsi Sulawesi Selatan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan melakukan pertemuan dengan Stakeholder/Instansi terkait di Provinsi Jawa Barat, kamis pagi (14/02) di hotel Papandayan Bandung. Acara tersebut berupa diskusi efektifitas implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 tahun 2015 tentang Pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal.

Dalam diskusi tersebut perwakilan dari Sulawesi Selatan dihadiri oleh Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Sealatan,  Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Halal Dr. Baso Madiong, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Dr. Ruslan Renggong, dan Ketua MES Sulsel Dr. Mukhlis Sufri, dll sedangkan perwakilan dari Jawa Barat dihadiri oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Dinas Industri Perdagangan Jawa Barat, Kamar dagang dan industri (KADIN) Jawa Barat, Serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat.

Pada Kesempatan tersebut, Zaenal Aripin mewakili KADIN, Japnas Jabar dan sebagai Ketua Umum MES Jawa Barat mengemukakan dengan adanya perda nomor 13 tahun 2015 tentang Pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal ini merupakan keseriusan pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap produk – produk halal. Untuk mendukung visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka mensosialisasikan dan memasyarakatkan produk higienis dan halal merupakan tanggung jawab bersama.

“Dengan adanya perda nomor 13 tahun 2015 tentang Pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal ini merupakan keseriusan pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap produk – produk halal. Untuk itu dalam mensosialisasikan dan memasyarakatkannya merupakan tanggung jawab bersama baik itu pemerintah, Bank Indonesia, OJK, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, dan lain – lain sehingga nyawa Perda tersebut dapat direalisasikan dan dapat mendukung visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Jabar Juara Lahir Bathin.” untuk itu turunan dari Perda tersebut perlu dibuat Peraturan Gubernur. KADIN dan MES mendukung pelaksaan Perda tersebut” Ujar Zaenal saat ditemui tim darikita (14/02).

Senada dengan hal itu, Ketua Bidang V MES Jawa Barat Arif Budiraharja menjelaskan dalam mendukung perda ini MES dapat berperan dalam bentuk sosialisasi, edukasi, serta advokasi.

“MES dapat berperan dalam bentuk sosialisasi, edukasi, serta advokasi.” Ujarnya.[]

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top