Guru Indramayu Mogok SemingguGuru Indramayu Mogok Seminggu

MERASA KECEWA: Sejumlah guru honorer dari berbagai daerah terus melakukan aksi unjukrasa dan Mogok mengajar, seperti yang dilakukan di Indramayu. Para guru honorer itu menolak adanya pembatasan usia bagi calon pegawai negeri sipil.

CIREBON – Para guru ho­norer kecewa. Rekrutmen CPNS 2018 tidak bisa menga­kodomasi mereka dengan alasan pembatasan usia. Guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, kalau saat ini usia di atas 35 tahun, tak bisa mengikuti se­leksi CPNS.

Mereka yang merasa dike­cewakan dengan aturan usia perekrutan CPNS adalah te­naga honorer di Kecamatan Tukdana, Indramayu. Para guru itu melakukan aksi mogok mengajar. Dimulai sejak ke­marin dan akan berlangsung Satu minggu.

Ketua Forum Honorer In­donesia (FHI) Kecamatan Tukdana, Eko Yunianto SPd mengatakan aksi mogok mengajar dilakukan 106 pe­gawai honorer yang masuk kategori dua (K-2).

”Ini bentuk rasa kekece­waan honorer akan peratu­ran perekrutan CPNS. Atu­rannya tak melihat nasib K-2,” terang Eko.

Dia menjelaskan, pemba­tasan usia bagi honorer dalam perekrutan CPNS, mengham­bat masa depan mereka. ”Usianya dibatasi maksimal 35 tahun. Banyak tenaga ho­norer yang sudah mengabdi selama lebih dari 10 tahun, namun tak bisa mengikuti tes CPNS dikarenakan faktor usia ini,” katanya.

Sementara salah satu guru honorer di Tukdana, Mukmin SPd, menatakan aksi mogok kerja dilakukan honorer dengan melaksanakan istig­hosah bersama di Masjid Desa Tukdana. Dalam aksi itu, setidaknya ada tiga poin yang disampaikan. Yakni me­nolak penerimaan CPNS tahun 2018 karena menggunakan syarat maksimal 35 tahun, menuntut kesejahteraan ho­norer, dan adanya sertifikasi bagi guru honorer di sekolah negeri.

”Selama ini, honorer di se­kolah negeri hanya mendapat honor kerja setiap bulan saja, tak mendapat tunjangan apa-apa. Padahal beban kerja sama saja. Mending kalau di sekolah swasta, ada sertifi­kasi, di sekolah negeri tak ada sertifikasi bagi guru honorer. Maka kami honorer ingin pe­merintah lebih memperhati­kan kesejahteraan kami. Salah satunya adalah mengkaji ulang perekrutan CPNS,” tuturnya.

Sementara itu, pagi kema­rin PGRI Kabupaten Cirebon juga mengajak seluruh se­kolah di Kabupaten Cirebon melaksanakan doa bersama dengan tujuan untuk me­muliakan guru. Sedangkan Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FH­PTK) Kabupaten Cirebon sepakat untuk melaksanakan aksi mogok mengajar mulai pekan depan.

Bahkan aksi mogok menga­jar itu bisa saja berjalan sebu­lan. Itu sebagai bentuk protes dan kekecewaan guru honorer K-2 yang tak bisa ikuti CPNS karena terbentur usia. Ketua FHPTK Kabupaten Cirebon Soleh Abdul Gofur membe­narkan pihaknya dan seluruh guru honorer akan melaks­anakan aksi mogok mengajar.

”Pilihannya antara besok (hari ini, red) atau minggu depan kita mulai. Tapi pilihan terbanyak kemungkinan pe­kan depan. Pasalnya kita juga harus koordinasi dengan pi­hak terkait,” ujarnya, kemarin.

Soleh mengatakan, aksi mogok mengajar tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemkab Cirebon. “Kami te­gaskan aksi mogok mengajar tidak ada kaitannya dengan Pak Bupati atau Pemkab Ci­rebon. Karena kami tuntutan­nya kepada pemerintah pusat, yaitu Presiden atau Menteri PAN-RB. Pak Bupati di sini sudah peduli dengan guru honorer,” katanya.

Soleh menambahkan, kese­pakatan aksi mogok menga­jar murni dari para guru ho­norer. Soleh memastikan seluruh guru honorer yang ada di Kabupaten Cirebon sekitar 6.677. Angka itulah yang akan mengikuti aksi mogok mengajar.

”Bisa dibayangkan seluruh guru honorer yang ada di Ka­bupaten Cirebon ini akan melaksanakan aksi mogok mengajar, tentu pendidikan di Kabupaten Cirebon akan lumpuh,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua PGRI Kabu­paten Cirebon Edin Suhaedin mengatakan aksi doa bersama untuk memuliakan guru yang digelar kemarin pagi berjalan sukses. “Meskipun waktunya sangat singkat karena berte­patan dengan jam masuk sekolah, namun tidak men­gurangi rasa khidmat. Aksi doa bersama untuk memu­liakan para guru,” ucap Endin.

Aksi doa bersama juga diser­tai dengan berbagai kegiatan para siswa. Bahkan ada siswa membawa kertas dengan tu­lisan memohon kepada Pre­siden agar menjadikan para guru honorer menjads PNS
”Ada teatrikal, ada juga yang membaca puisi serta kegia­tan lain. Para siswa juga sangat antusias mengikuti doa bersama ini. Kita ingin beri­tahu kepada para siswa, para guru honorer ini jasanya sangat besar, sedangkan pen­ghasilan mereka sangat minim. Jadi layak untuk kami gelar aksi ini sebagai bentuk soli­daritas,” tuturnya.

Dari aksi tersebut pihaknya melakukan dokumentasi dan akan dikirimkan ke PGRI Jawa Barat dan PGRU Pusat sebagai bentuk keprihatinan para guru dan siswa di daerah. Ma­sih menurut Edin, bukan ha­nya guru honorer K-2 saja yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS, namun guru honorer lainnya pun terancam tidak bisa mengikuti seleksi CPNS karena keterbatasan usia.

”Sekarang jumlah guru ho­norer bukan K-2 di kabupaten Cirebon itu ada 6.677. Dari 6.677 itu yang berusia di atas 35 tahun itu ada sekitar 2.400 guru. Se­hingga mereka ini tak bisa ikuti seleksi CPNS. Kami di PGRI juga mendengar akan ada aksi mogok mengajar pada pekan depan. Kami sangat memahami aksi itu. Kami tidak bisa menahan-nahan karena memang itu aspirasi dan ke­inginan dari para guru honorer sebagai wujud solidaritas,” pungkas Endin. (oni/den/ign)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top