Kejari Sita Uang Rp 5,25 Miliar

CIMAHI- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cimahi melakukan penyitaan uang sebesar Rp 5,25 miliar terkait kasus dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2006-2007.

Kepala Kejari Kota Cimahi, Harjo mengungkapkan, penyitaaan uang tersebut di awali pada 23 April 2018 setelah salah seorang saksi berinisial DB datang ke Kejari dengan maksud ingin melakukan penyitaan terhadap perkara atas nama IT.

“Uang tersebut berkenaan dengan penyertaan perkara APDB dalam penyertaan Modal Daerah Kota Cimahi pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) yang disetorkan oleh saksi,” ungkapnya, di Kantor Kejari Cimahi, Jalan Sangkuriang kemarin (30/4).

Menurut Harjo, uang tersebut sebagai uang pengadaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Pusat Niaga Cibeureum (PNC) dan Pembangunan Sub Terminal. Sementara saksi DB merupakan pengusaha yang berstatus rekan kerja dengan salah seorang tersangka lain yang merupakan Komisaris dan direktur PT Lingga Buana Wisesa (LBW) berinisial II.

“Perusahaan tersebut merupakan pemilik lahan sekaligus rekanan PDJM pada kerjasama pembangunan Cibeureum. Saksi DB merupakan pengusaha yang diminta kerjasama kepemilikan tanah, uang itu dia dapat dari tersangka II. Terkait bagaimana kerjasamanya belum bisa kami ungkap,” ujarnya.

Meski penyerahaan uang tersebut terkesan lambat lantaran penyelidikan kasus tersebut dilakukan sejak Juni 2016, namun Harjo tetap mengapresiasi apa yang dilakukan DB, sebab DB termasuk kooperatif dan mempersilahkan uang sebanyak itu untuk disita.

“Kalau bicara waktu, mungkin karena dia punya kesibukan lain. Tapi sebelumnya dia sempat berjanji dan kami hanya menunggu itikad baik. DB akhirnya datang menyerahkan uang dan kami apresiasi, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” ucapnya.

Saat ini, lanjutnya, uang tersebut dititipkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) direkening tanpa bunga atas nama perkara. Penitipan di Bank tersebut bertujuan untuk memudahkan pengambilannya jika dalam proses persidangkan barang bukti harus dihadirkan.

Dalam kasus tersebut Kejari Cimahi menetapkan 3 tersangka yaitu mantan Wali Kota Cimahi IT, mantan Ketua DPRD Kota Cimahi periode 2004-2009 RDS dan II selaku pemilik lahan sekaligus rekanan pada kerjasama pembangunan Cibeureum.

“Penyidikan masih berlangsung dan dimungkinkan berkembang. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi penambahan tersangka atau bagaimana, nanti dilihat,” katanya.

Harjo mengaku, pihaknya sudah melakukan banyak pemeriksaan terhadap para saksi, terutama terhadap para pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Bahkan pihaknya juga sudah meminta keterangan saksi ahli dari akademisi Universitas Lampung dan dari Departemen Keuangan

“Pemeriksaan saksi-saksi sudah cukup banyak dilakukan. Terutama yang ada korelasi dengan perkara ini. Terkait para tersangka juga dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan lagi,” bebernya.

Harjo mengatakan, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar terkait audit data keuangan dan bukti yang didapat, untuk dapat menggambarkan nilai kerugian negara akibat penyimpangan anggaran daerah tersebut.

“Kami masih menunggu hasil audit keuangan oleh BPKP, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa muncul nilai kerugian negara dalam kasus tersebut. Koordinasi kami terus intens,” katanya.

Harjo menjelaskan, sebelumnya kasus tersebut hendak diambil alih oleh KPK. Tapi kemudian tetap ditangani oleh kejari Cimahi dan tetap dalam koordinasi dengan pihak KPK. Namun demikian pihaknya belum bisa mengungkap informasi secara detail.

Kendati demikian, Harjo berjanji kelak pihaknya akan memaparkan hasilnya sesuai dengan hasil penyelidikan dan jika sudah cukup untuk diajukan kepengadilan maka akan segera diajukan ke pengadilan.

“Kami tidak main main untuk menangani perkara ini. Kami akan buka secara gamblang saat masuk tahap penuntutan,” jelasnya.

Meski pihaknya masih tetap melakukan pengembangan, sebab masih memungkinkan ada tersangka lain. Namun, Harjo menargetkan penyelesaian kasus tersebut akan beres pada pertengahan tahun ini.

“BPKP saya kira seminggu dua minggu selesai. Untuk saksi ahli juga semua sudah. Target Juni – Juli beres. Kami juga mempersilahkan jika para tersangka akan mengajukan saksi yang bisa meringkankan,” pungkasnya (ziz/yan).

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top