Polri Antisipasi Demo Perpres TKA

ENGKOS KOSWARA/SUMEDANG EKSPRES BERSIAP DIRI: Wakapolri Komjen Pol Syafruddin saat memberikan keterangan pers terkait penangkapan bos minuman keras beberapa waktu lalu di kabupaten Bandung.

JAKARTA – Peringatan hari buruh (May Day) pada 2 Mei diprediksi bakal diwarnai demo menolak Perpres Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Untuk memastikan agenda tahunan itu berjalan baik, Polri sudah bersiap diri.

”Sudah disiapkan, seperti rutin saja per tahun,” ungkap Wakapolri Komjen Pol Syafruddin usai rapat rencana pengamanan May Day di kantor Kemenko Polhukam kemarin (23/4). Meski Polri belum menerima permohonan izin terkait aksi yang akan diselenggarakan saat May Day, persiapan pengamanan sudah dilakukan.

Syafruddin memastikan, Polri tidak akan kebobolan. Sebab, mereka tinggal menyesuaikan diri dengan permohonan izin dari pedemo. Kesiapan itu berlaku bukan hanya di Jakarta. Melainkan juga di derah lain. ”Polda Jabar kalau di Jabar, Polda Banten kalau di Banten,” tambahnya.

Polri juga sudah menyiapkan pasukan khusus dari Korps Brimob untuk mengamankan aksi buruh. Bertempat di Mako Brimob, Depok, kemarin Korps Brimob menyelenggarakan apel kesiapan dalam rangka pengamanan event penting sepanjang tahun ini. May Day termasuk salah satu agenda yang mendapat atensi dari Brimob.

Menurut Komandan Pasukan Pelopor Brimob Brigjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca, pihaknyanya sudah mengumpulkan sejumlah informasi berkaitan dengan aksi yang akan diselenggarakan para buruh. ”Ada beberapa lokasi yang sudah jadi sasaran demonstrasi, khususnya di Jakarta,” terang Verdianto. Sejauh ini, beberapa titik di sekitar Monas masih menjadi lokasi demo.

Untuk itu, sejumlah personel dari Satuan Pelopor Brimob sudah disiapkan. Meski enggan menyebut angka, Verdianto memastikan personel yang disiapkan cukup untuk mengawal demo. ”Kekuatan massa selalu kami imbangi,” imbuhnya. Selain Monas, dia juga sudah mendapat informasi ada potensi pergerakan sejumlah buruh ke sekitar Gelora Bung Karno (GBK).

Meski demikian, Verdianto berharap pergerakan itu tidak dilakukan para buruh. Dengan begitu, pihaknya bisa berkonsentrasi di sekitar Monas. Kata dia, masih ada berbagai kemungkinan yang harus diantisipasi. Termasuk pergerakan buruh dari Monas ke beberapa titik lain di Jakarta. Antisipasi penting untuk meminimalisir dampak dari pergerakan buruh tersebut.

Komandan Pasukan Gegana Brimob Brigjen Pol Imam Widodo menyampaikan, May Day merupakan agenda terdekat yang mendapat perhatian Korps Brimob. Imam menuturkan, pihaknya juga sudah bersiap mengamankan pilkada serentak tahun ini. Kemudian pelaksanaan Asian Games 2018 dan Annual Meeting International Monetary Fund (IMF)-World Bank Group 2018. Dia menegaskan, seluruh agenda tersebut harus berjalan aman, lancar, tertib, dan sukses. Perlu diketahui sebelumnya kalangan pekerja akan mengangkat isu kebijakan TKA pada momentum perayaan hari buruh (May Day) yang akan jatuh pada 1 Mei mendatang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut agar aturan TKA yang tertuang dalam Perpres nomor 20 tahun 2018  agar segera dicabut.

Dalam pengendalian dan pengawasan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) non-ahli ke indonesia, menurut iqbal yang dibutuhkan bukanlah Perpres.  “Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pada penegakan aturan (law inforcement) terhadap yang mempekerjakan TKA buruh kasar dari Tiongkok,” kata Iqbal Minggu (22/4).

Iqbal mengingatkan, bahwa tujuan awal mempermudah investasi masuk ke Indonesia, termasuk investasi dari Tiongkok, adalah mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia. ”Tapi investasi Cina berpotensi tidak memberikan manfaat untuk pekerja lokal, sebab mereka tidak bisa bekerja di pabrik atau perusahaan dari Cina tersebut,” katanya.

Hal ini, menurut Iqbal sangat mungkin  terjadi. Lapangan pekerjaan baru yang diciptakan akan  diisi oleh TKA buruh kasar dari Tiongkok.  “Jika memang demikian, buat apa ada investasi dari Cina? dan buat apa Presiden Joko Widodo membuat Perpres tersebut?” katanya.

Selain itu Iqbal menyebut dalam Perpres Nomor 20 tahun 2018 tersebut, tidak dicantumkan secara tegas kewajiban bagi TKA untuk melakukan transfer of job dan transfer of knowledge terhadap pekerja Indonesia. ”Dalam Perpres tersebut tidak ada kewajiban TKA didampingi oleh 10 orang pekerja lokal untuk kepentingan transfer of job dan transfer of knowledge tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, pada hari buruh nanti. Iqbal menyebut sekitar 1 juta buruh di seluruh Indonesia akan mengadakan aksi penolakan dengan tuntutan menolak TKA buruh kasar dari Cina dan pencabutan Prepres Nomor 20 Tahun 2018.

Selain itu, Iqbal menyetbu KSPI dengan batuan advokasi dari Yusril Ihza Mahendra sedang mempersiapkan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap perpres Nomor 20 rahun 2018 tentang TKA. (tau/ign)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top