Desa Dirikan Bank Sampah

DIJADIKAN UANG: Seorang ibu sedang menimbang sampah plastik untuk dijadikan uang disalah satu bank sampah yang sudah mandiri yang berada di Kabupaten Bandung Barat.

NGAMPRAH- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat meminta peran desa untuk mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk mendirikan bank sampah dalam melakukan pengelolaan sampah. Sehingga sampah yang ada di masing-masing daerah bisa terkoordinir dan teratasi dengan baik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB Apung Hadiat Purwoko di Ngamprah, kemarin.

Menurut dia, saat ini potensi sampah yang ada di Kabupaten Bandung Barat mencapai 650 ton/hari. Sementara yang terangkut hanya 150 ton/hari lantaran beberapa faktor seperti kekurangan armada dan personel. “Untuk itu, jika setiap desa bisa mengaktifkan Bumdes dalam mengelola sampah maka penanganan sampah bisa teratasi. Apalagi, setiap desa memiliki dana desa yang mencapai Rp2 miliar/desa/tahun,” katanya.

Untuk itu, pihaknya saat ini gencar melakukan sosialisasi kepada setiap daerah dan tokoh masyarakat tentang pentingnya mendirikan bank sampah di masing-masing desa. “Mudah-mudahan tahun ini memang ada permintaan dari desa untuk melakukan kerjasama dengan kami. Tentunya kami menyambut baik dan pasti akan dibantu agar persoalan sampah bisa terselesaikan,” terangnya.

Sementara itu, UPT Pengangkutan Sampah KBB saat ini hanya memiliki 35 armada terdiri dump truk dan arm roll, padahal idealnya mencapai ratusan armada untuk menjangkau 165 desa dan 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Kepala UPT Pengangkutan Sampah KBB Jaka Susila membenarkan, bila saat ini pelayanan belum mampu menjangkau seluruh wilayah dalam melakukan pengangkutan sampah.

Hal itu disebabkan minimnya armada serta kurangnya personel di lapangan. “Tahun ini saja sudah ada 12 RW di Kecamatan Batujajar yang meminta pengangkutan sampah. Namun, permintaan tersebut belum bisa kami layani karena armada terbatas,” ungkap Jaka.

Tahun ini pun, lanjut dia, tidak ada penambahan armada. Namun, hanya peremajaan 3 unit armada. “Sejumlah armada saat ini memang masih layak beroperasi, tetapi operasionalnya cukup tinggi,” katanya. Jaka juga mengungkapkan, anggaran pemerintah daerah untuk operasional pengangkutan sampah tahun ini sekitar Rp 8 miliar. Itu untuk belanja bahan bakar minyak serta gaji petugas kebersihan yang berjumlah 197 orang, mulai sopir, kernet, hingga penyapu jalan. (drx)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top