Published On: Tue, May 28th, 2013

DPP PKS larang pengurus daerah ngomong ke publik

InfoAnyar.com – Sejak mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tersandung kasus suap impor daging sapi, PKS terus menjadi sasaran tembak. Kasus ini terus bergulir. Bahkan, sejumlah elite PKS lain juga turut diperiksa oleh KPK seperti Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin.

Terkait kasus ini, PKS tidak ingin menjadi sasaran tembak. PKS memilih menutup diri dengan tidak mengumbar pernyataan di publik. Karena itu, sejumlah pengurus di daerah dilarang memberikan komentar di publik.

“Kami tidak boleh berkomentar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), urusan partai di pusat biarlah menjadi urusan mereka,” kata Dewan Pengurus Daerah PKS Kabupaten Mukomuko, Tarmiji, di Mukomuko seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/5).

Tarmiji yang juga anggota DPRD setempat menyatakan, tidak ingin dengan memberikan komentar terkait permasalahan yang dihadapi partai itu, membuat posisinya di partai semakin terpojok. “Kalau soal permasalahan di pusat sebaiknya kami tidak berkomentar ketimbang melanggar kode etik dan akhirnya ada sanksi pemberhentian antar waktu (PAW),” katanya.

Kecuali, kata dia, komentar tentang kondisi PKS di daerah itu dengan adanya permasalahan partai itu di tingkat pusat. Menurut dia, kader PKS di daerah itu tidak terpengaruh dengan permasalahan pengurus partai itu di pusat.

“Tidak ada pengaruh dengan kader PKS di Mukomuko, urusan pusat silakan pusat yang mengurus,” ungkapnya.

sumber : merdeka.com

None found.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*